Selasa 07 Mar 2023 23:49 WIB

Anwar Ibrahim: 10 Perusahaan Malaysia kaji berinvestasi di IKN

9 perusahaan dari Semenanjung Malaysia dan satu dari Sarawak kaji investasi di IKN

 Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbicara saat konferensi pers di dalam istana kepresidenan Malakanang di Manila, Filipina,  Rabu (1 /3/2023). Anwar Ibrahim berada di Manila dalam kunjungan dua hari untuk pertemuan bilateral guna membahas kerja sama politik, keamanan, dan ekonomi.
Foto: EPA-EFE/AARON FAVILA
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbicara saat konferensi pers di dalam istana kepresidenan Malakanang di Manila, Filipina, Rabu (1 /3/2023). Anwar Ibrahim berada di Manila dalam kunjungan dua hari untuk pertemuan bilateral guna membahas kerja sama politik, keamanan, dan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan ada 10 perusahaan besar dari Malaysia yang saat ini sedang mengkaji untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan Anggota Parlemen Tanjong Manis Yusuf Abd Wahab dalam sesi dengar pendapat di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Selasa.

Menurut Anwar, saat ini setidaknya ada sembilan perusahaan dari Semenanjung Malaysia dan satu dari Sarawak yang melakukan pengkajian berinvestasi agak besar di IKN.

"Dan Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah sampaikan bahwa Malaysia lebih ke depan di ASEAN dan aktif dalam melakukan kerja sama ini," ujar dia.

Ia mengatakan bagi Malaysia sinergi dengan Indonesia akan memberi keuntungan bagi dua negara.

Menurut dia, dalam perundingan dengan Pemerintah Indonesia baru-baru ini, beberapa perusahanan lain juga terlibat, termasuk Tenaga Nasional Berhad (TNB), Telkom Malaysia Berhard (Telekom). Sekurang-kurangnya 10 perusahaan.

Tetapi, Anwar mengatakan karena Sarawak lebih dekat dengan IKN dan berada di depan, sehingga akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Sarawak agar lebih menguntungkan. Hal itu, menurut dia, juga sudah disampaikan kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg.

Selain itu, menurut dia, pemerintah pada saat yang sama meneliti kemungkinan menjalin kerja sama melibatkan universitas, golongan muda, badan Islam, pemerintah negeri dan badan bukan pemerintah di area yang terlibat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement