REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Parlemen Afrika Selatan mendukung mosi untuk menurunkan status kedutaan besarnya di Israel menjadi kantor penghubung. Kebijakan ini diambil menyusul perlakukan kejam tanpa henti yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, menurut keterangan media lokal.
"Kami berharap hal ini akan menjadi langkah pertama dalam memberikan tekanan kepada Israel untuk mematuhi hak asasi manusia, menghargai hak warga Palestina, hak untuk hidup, dan kembali ke meja perundingan," ungkap anggota Partai Kebebasan Nasional (NFP) Ahmed Munzoor Shaik Emam yang mengajukan mosi tersebut seperti dikutip kantor berita IOL.
Mosi tersebut mendapat dukungan 208 suara sementara 94 lainnya menolak. Kelompok advokasi Media Review Network (MRN) memuji Shaik Emam dan partainya NFP karena mengajukan apa yang mereka sebut gerakan penting dan berani sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.
"Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera menerapkan gerakan penting ini. Bahkan MRN menyerukan pemerintah untuk melakukan langkah lebih berani dengan memutuskan segala bentuk hubungan seperti diplomatik, ekonomi dan militer dengan rezim Zionis yang menjajah Palestina bersejarah," ujar anggota eksekutif MRN Ahmed Haroon Jazbhay melalui keterangan tertulis pada Rabu (8/3/2023).
Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga menyambut baik mosi ini. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan terkait hal tersebut.
Banyak warga Afrika Selatan, termasuk partai berkuasa Kongres Nasional Afrika (ANC) mendukung perjuangan Palestina karena mereka yakin bahwa apa yang terjadi atas warga Palestina di bawah penjajahan Israel serupa dengan apa yang mereka alami pada masa apartheid.
Afrika Selatan membangun hubungan diplomatik dengan Palestina pada 1995, setahun setelah berakhirnya pemerintah minoritas kulit putih.
Sejak saat itu, Pretoria terus mengkritik penganiayaan yang berlanjut oleh Israel terhadap warga Palestina, termasuk kebijakan membangun pemukiman Yahudi ilegal di tanah Arab di wilayah penjajahan Tepi Barat yang telah berjalan lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika