REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Australia dan India pada Sabtu (11/3/2023) sepakat memperkuat dan memperdalam hubungan di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, investasi, pendidikan, serta penelitian.
Perdana Menteri Anthony Albanese dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi kekhawatiran mereka atas situasi konflik dan kemanusiaan di Ukraina.
Pernyataan yang diunggah di situs resmi perdana menteri Australia mengatakan kedua pemimpin negara itu mengulangi seruan perlunya gencatan permusuhan segera dan penyelesaian konflik secara damai.
"Konflik menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa, memperburuk kerentanan sistem ekonomi global yang sudah buruk," kata pernyataan itu.
Albanese dan delegasi tingkat tinggi menyelesaikan kunjungan empat hari mereka di India pada Sabtu, usai kedua pemimpin mengadakan pertemuan tahunan pertama pada Jumat di bawah Kerja Sama Strategis Komprehensif India-Australia yang disepakati pada Juni 2020.
Berdasarkan 50 poin pernyataan bersama mereka, kedua pemimpin juga menyambut berlakunya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan India-Australia (ECTA) pada Desember tahun lalu yang menekankan peluang untuk mendiversifikasi dan memperluas perdagangan dua arah.
Keduanya juga setuju untuk kemajuan pesat dalam negosiasi untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CECA) antara kedua negara secepat mungkin.
Pernyataan itu mengatakan bahwa kedua perdana menteri menyoroti pentingnya arus perdagangan dan investasi bilateral yang kuat melalui rantai pasokan global yang terdiversifikasi, transparan, terbuka, aman, inklusif, dan dapat diprediksi.
"Dalam kasus ini, mereka menyambut inisiatif untuk memperkuat kerja sama regional melalui Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dan Inisiatif Ketahanan Rantai Pasokan (SCRI) antara India, Australia dan Jepang, serta memutuskan untuk lebih memperkuat kerja sama di bidang tersebut," tulis pernyataan itu.
Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya mempertahankan upaya untuk mengatasi perubahan iklim serta menyambut perkembangan kerjasama bilateral di bidang sains, teknologi, inovasi dan penelitian.
Pertahanan dan Keamanan
Kedua pemimpin negara juga membahas cara meningkatkan kerja sama pada sektor pertahanan dan keamanan, sebagai dukungan bagi Dialog 2+2 Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri dan pertemuan para menteri pertahanan tahun ini.
"Menyadari meningkatnya lingkungan keamanan global yang tidak menentu, para Perdana Menteri menggarisbawahi komitmen tegas mereka untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan India-Australia untuk mengatasi tantangan bersama, dan bekerja menuju Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, stabil dan makmur," lanjut pernyataan itu.
Kedua pemimpin negara juga menyambut latihan pertahanan bersama yang telah dijadwalkan, Malabar 2023, di mana Australia akan menjadi tuan rumah pada Agustus.
Pasukan Amerika Serikat, India dan Jepang juga akan berpartisipasi dalam latihan tersebut.
"Kedua perdana menteri mengutuk terorisme dan segala bentuk teror dan manifestasi dan menekankan perlunya memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi terorisme secara komprehensif dan berkelanjutan," kata pernyataan itu.
Pernyataan itu menyebutkan pula pentingnya memerangi mereka yang mendukung dan membiayai terorisme atau menyediakan perlindungan bagi teroris dan kelompok teroris, apapun motivasi mereka.
Kedua pemimpin negara itu juga memperbarui komitmen mereka untuk mendukung Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, stabil dan makmur dengan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial serta menegaskan kembali pentingnya mematuhi hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk menghadapi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim, termasuk di Laut China Selatan.
Kedua perdana menteri setuju memperkuat kerja sama melalui Quad di mana Albanese akan menyambut Modi pada KTT Quad2023 di Australia.
Mereka juga menunjukkan kekhawatiran atas situasi yang memburuk di Myanmar dan menyerukan penghentian kekerasan secepatnya, pembebasan mereka yang ditahan sewenang-wenang, akses bagi bantuan kemanusiaan, resolusi permasalahan melalui dialog, serta transisi menuju sistem demokrasi federal yang inklusif di Myanmar.
Mereka juga mengutuk Korea Utara yang terus meluncurkan rudal balistik, mendesaknya untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan UNSCR yang relevan, serta menegaskan kembali komitmennya untuk denuklirisasi penuh negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika