REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Ratusan penulis, seniman, dan cendekiawan Israel pada Selasa (14/3/2023) meminta Jerman dan Inggris membatalkan kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan datang. Mereka mengatakan, rencana Netanyahu merombak sistem peradilan Israel menempatkan negara itu pada jalur yang merusak.
Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada duta besar Jerman dan Inggris di Israel, sekitar 1.000 tokoh Israel mengatakan, Israel berada di tengah krisis paling ekstrem dalam sejarahnya. Netanyahu sedang berusaha mengubah Israel menjadi kediktatoran teokratis.
“Menghadapi kepemimpinan Netanyahu yang berbahaya dan destruktif, dan mengingat perlawanan sipil demokratis yang luas terhadap penghancuran lembaga negara oleh pembuatan undang-undang yang tidak demokratis, kami meminta agar Jerman dan Inggris Raya segera mengumumkan kepada terdakwa Netanyahu bahwa kunjungan kenegaraan yang direncanakan ke negara Anda dibatalkan. Jika kunjungan ini berjalan sesuai rencana, bayangan gelap akan menyelimuti mereka," ujar isi surat itu.
Surat itu ditandatangani penulis terkenal internasional David Grossman, novelis Dorit Rabinyan, sutradara nominasi Oscar Uri Barbash dan sejumlah akademisi, tokoh bisnis, dan profesional. Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Kamis (16/3/2023) di Berlin.
Ekspatriat Israel mengatakan mereka mengorganisir protes besar-besaran terhadap kunjungan Netanyahu. Pemimpin Israel itu dilaporkan juga akan pergi ke Inggris dalam beberapa minggu mendatang.
Mantan perdana menteri Israel Ehud Olmert bergabung dengan suara-suara kritis pada Selasa. Dia mengatakan, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga harus menolak bertemu Netanyahu karena aliansi pemimpin Israel dengan politisi sayap kanan menoleransi atau bahkan mendukung kekerasan pemukim di wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Setiap orang yang mencintai Israel harus menentang pemerintah ini. Sunak harus mengatakan kepadanya (Netanyahu) 'pergilah ke neraka Saya tidak ingin melihatmu. Saya tidak ingin berbicara dengan pemerintah yang melakukan hal-hal ini'," ujar Olmert.
Koalisi Netanyahu, yang terdiri atas kumpulan partai ultranasionalis dan ultra-Ortodoks, telah bergerak maju dengan merombak undang-undang yang bertujuan untuk melemahkan Mahkamah Agung Israel dan memberikan kendali atas penunjukan hakim negara kepada pemerintah.
Pemerintahan Netanyahu mengatakan, rencana itu sudah lama tertunda untuk mengekang pengaruh besar dari hakim yang tidak terpilih. Tetapi para kritikus mengatakan, reformasi peradilan akan menghancurkan sistem check and balances Israel yang rapuh dengan memusatkan kekuasaan di tangan Netanyahu dan mayoritas parlementernya. Mereka juga mengatakan, rencana itu adalah upaya Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, untuk menghindari keadilan.
Puluhan ribu orang Israel telah turun ke jalan selama dua bulan terakhir untuk memprotes perombakan besar-besaran. Protes minggu lalu begitu besar sehingga Netanyahu terpaksa naik helikopter ke bandara untuk mengejar penerbangan dalam kunjungan resmi ke Italia.
Para pemimpin teknologi tinggi, ekonom pemenang Nobel, dan pejabat keamanan terkemuka telah berbicara menentang Netanyahu. Bahkan cadangan militer mengancam akan berhenti melapor untuk tugas dan beberapa sekutu terdekat Israel, termasuk AS, telah mendesak Netanyahu untuk mempertimbangkan rencananya itu.
Netanyahu kembali berkuasa pada Desember, setelah pemilihan kelima Israel dalam waktu kurang dari empat tahun. Netanyahu merupakan kepala pemerintahan paling kanan dalam sejarah 75 tahun Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika