REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Inspektur pengawas nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (IAEA) mendapati sekitar 2,5 ton bahan baku uranium alami telah hilang dari lokasi penyimpanannya di Libya. Hal itu dikonfirmasi oleh pejabat pengawas IAEA kepada negara-negara anggota dalam sebuah pernyataan pada Rabu (15/3/2023) dikutip dari Al Arabiya.
Menurut pernyataan Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi, setelah inspeksi yang dilakukan pada Selasa (14/3/2023) baru disadari uranium dalam jumlah besar menghilang.
Inspektur IAEA menemukan bahwa setidaknya terdapat 10 drum berisi sekitar 2,5 ton uranium alam dalam bentuk UOC - Uranium Ore Concentrate (konsentrat bijih uranium) yang sebelumnya dinyatakan oleh pihak Libya… "Sudah disimpan di lokasi tersebut, namun kenyataannya hilang di lokasi itu juga,” dalam laporan IAEA.
Selanjutnya IAEA akan melakukan aktivitas lebih lanjut untuk menentukan keadaan pemindahan uranium dari lokasi lama tersebut, ke lokasi baru yang tidak disebutkan namanya, dan di mana lokasinya sekarang, tambah pernyataan itu.
“Hilangnya informasi tentang lokasi bahan nuklir tersebut saat ini dapat menimbulkan risiko radiologis, serta masalah keamanan nuklir,” katanya, seraya menambahkan bahwa untuk mencapai lokasi diperlukan “logistik yang rumit”.
Pada tahun 2003 Libya di bawah pemimpin saat itu Muammar Gaddafi meninggalkan program senjata nuklirnya, yang telah memperoleh sentrifugal yang dapat memperkaya uranium serta informasi desain untuk bom nuklir. Meskipun dalam perjalanannya, Libya saat itu hanya mampu membuat sedikit kemajuan teknologi nuklir menuju pembuatan bom.
Libya memiliki paling sedikit perjanjian perdamaian sejak pemberontakan yang didukung NATO 2011 berhasil menggulingkan Gaddafi. Sejak 2014, kontrol politik telah terpecah antara faksi timur dan barat yang bersaing, dengan konflik besar terakhir berakhir pada 2020.
Sedangkan pemerintah sementara Libya, yang mulai memerintah pada awal 2021 melalui rencana perdamaian yang didukung PBB, seharusnya hanya berlangsung sampai pemilihan yang dijadwalkan pada bulan Desember tahun itu. Namun pemilihan masih juga belum diadakan, sehingga legitimasi pemerintahan Libya kini juga diperdebatkan di masyarakat internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
