REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Benjamin Netanyahu telah menjabat sebagai perdana menteri Israel selama 11 pekan. Namun Netanyahu belum melakukan kunjungan ke Washington.
Secara tradisional sebagian besar pemimpin baru Israel telah mengunjungi Amerika Serikat. Hanya dua dari 13 perdana menteri sebelumnya yang memimpin pemerintahan baru menunggu lebih lama untuk berkunjung ke Washington. Gedung Putih menolak untuk mengonfirmasi bahwa, belum ada undangan untuk Netanyahu.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri meminta Reuters menanyakan kepada pemerintah Israel untuk informasi tentang rencana perjalanan perdana menteri. Kedutaan Israel di Washington menolak berkomentar.
"Pesan yang ingin mereka kirim adalah, jika Anda mengejar kebijakan yang tidak menyenangkan, tidak ada hak untuk duduk di Oval Office," ujar mantan penasihat senior untuk Utusan Khusus untuk Perundingan Israel-Palestina, David Makovsky.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden lebih memilih percakapan yang tenang daripada kritik publik, terutama ketika menyangkut krisis atas usulan perombakan peradilan Israel. “Apa pun yang akan kami katakan tentang proposal spesifik berpotensi menjadi sangat kontraproduktif,” kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim.
Pejabat itu menambahkan, tujuannya adalah untuk mendorong para pemimpin Israel membangun konsensus atas reformasi, daripada menentukan hasil yang seharusnya. Anggota Partai Demokrat dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Chris Murphy, mengatakan, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka mempertahankan dukungan untuk Palestina dan langkah reformasi peradilan yang diusung Netanyahu dapat membahayakan Israel.
"Saya pasti ingin melihat pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa kami harus mempertahankan dukungan kami untuk negara Palestina di masa depan dan keputusan yang dibuat pemerintah Netanyahu sekarang sangat membahayakan masa depan itu," kata Murphy.
Sebuah kelompok terpisah yang terdiri dari 92 anggota parlemen progresif mengirim sebuah surat kepada Biden. Dalam surat itu, mereka menekankan bahwa perombakan yudisial dapat memberdayakan orang-orang di Israel yang mendukung pencaplokan Tepi Barat, merusak prospek solusi dua negara dan mengancam keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.
Para pemimpin AS jarang mengkritik kebijakan Israel sejak Menteri Luar Negeri James Baker pada1989 menasihati negara itu agar tidak bergerak menuju pencaplokan wilayah Palestina dan perluasan permukiman. Baker kemudian mengecam Netanyahu, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil menteri luar negeri, setelah dia mengkritik kebijakan AS terhadap Israel.
Sementara Biden sebelumnya mengatakan bahwa dukungan AS untuk Israel cukup kuat. Seorang negosiator perdamaian Timur Tengah AS yang sekarang bekerja di Washington Institute for Near East Policy, Dennis Ross, mengatakan, sulit bagi Biden untuk mengadopsi sikap yang sangat keras terhadap Israel.
“Dia (Biden) lebih suka memiliki Timur Tengah dalam satu kotak sehingga dia hanya bisa fokus pada Rusia, Ukraina, dan Cina. Sayangnya, Timur Tengah memiliki cara untuk memaksakan diri, kecuali kita cukup berinisiatif untuk mencoba mengelola sekitarnya," kata Ross.
Ikuti Whatsapp Channel Republika