REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengatakan ia memerintahkan jajarannya untuk memulai proses mengembalikan Jepang pada 'daftar putih' negara dengan status perdagangan jalur cepat. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pekan lalu.
Yoon mengumumkan keputusan ini dalam rapat kabinet. Ia mengatakan Korsel dan Jepang harus berusaha menyingkirkan rintangan yang menganggu hubungan bilateral.
"Sebelumnya saya sudah memerintahkan menteri perdagangan kami untuk memulai prosedur hukum yang diperlukan untuk mengembalikan Jepang ke daftar putih, saya yakin Jepang akan merespon bila Korsel yang lebih dahulu menghilangkan rintanga," kata Yoon dalam rapat yang disiarkan melalui televisi, Selasa (21/3/2023).
Pada tahun 2019 lalu Korsel dan Jepang saling menghapus dalam daftar itu dalam perselisihan yang dipicu putusan Pengadilan Tinggi Korsel yang memerintahkan perusahaan Jepang membayar kompensasi kerja paksa selama masa penjajahan dari tahun 1910 sampai 1945.
Tokyo mengkritik putusan itu dengan mengatakan masalah tersebut sudah diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965 yang menormalisasi hubungan dua negara. Perselisihan ini membuat Amerika Serikat (AS) cemas dalam upaya menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).
Yoon yang berkuasa bulan Mei lalu berjanji memperbaiki hubungan bilateral. Pekan lalu ia menjadi pemimpin Korsel pertama yang berkunjung ke Jepang selama 12 tahun terakhir.
Yoon mendorong penyelesaian masalah kerja paksa lewat kompensasi pemerintah Korsel yang diumumkan bulan ini. Rencana tersebut disambut baik Tokyo tapi mendapat kecaman dari dalam negeri. Oposisi menuduh Yoon menyerah pada Tokyo dan mengundang kembali pasukan Jepang ke Semenanjung Korea.
Yoon mengatakan beberapa orang mencari keuntungan politik dengan memanasi "nasionalis dan sentimen anti-Jepang" tapi ia tidak menyebut orang-orang itu. Yoon mengatakan dalam pertemuan pekan lalu Kishida memberitahunya Jepang mempertahankan permintaan maaf atas kekejaman perang termasuk deklarasi tahun 1998 yang fokus pada masa penjajahan.
"Sudah waktunya Korea Selatan dan Jepang melewati masa lalu, hubungan ini tidak zero-sum di mana yang satu mendapat keuntungan sebanyak mungkin dan pihak lain mengalami kerugian sebanyak mungkin. Hubungannya bisa dan harus menguntungkan semua pihak," kata Yoon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
