REPUBLIKA.CO.ID., LONDON -- Puluhan orang Yahudi yang tinggal di Inggris menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (22/3/2023) di London untuk memprotes "kebijakan apartheid" pemerintah Israel.
Sekitar 30 orang yang berpartisipasi dalam protes yang diadakan oleh kelompok aktivis Yahudi Na'amod di luar Kementerian Luar Negeri Inggris, menyerukan lebih banyak tekanan global terhadap Israel untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut.
Mereka meminta pemerintah Inggris untuk mendesak pemerintah Israel "untuk tidak menggunakan senjata" dan mendukung kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga Palestina dan Israel.
Meneriakkan slogan-slogan menentang kebijakan pemerintah Israel yang mendorong "pendudukan dan apartheid", para pengunjuk rasa mengibarkan spanduk bertuliskan "Tidak ada demokrasi dengan pendudukan."
Poster lain yang dibawa oleh pengunjuk rasa berisikan "demokrasi dan pendudukan tidak dapat hidup berdampingan" dan "Tidak untuk Netanyahu, tidak untuk pendudukan.”
Protes itu digelar menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Inggris pada Kamis. Mereka juga merobek karpet merah dan meneriakkan: "Tidak ada karpet merah untuk pendudukan."
'Lebih banyak pemukiman tidak membawa kebebasan untuk semua'
Berbicara kepada Anadolu, Marco, anggota kelompok itu, mengatakan pemerintah Inggris seharusnya tidak mengundang seseorang dari pemerintah Israel, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang luas di Palestina.
"Kami pikir harus ada kecaman yang lebih keras daripada kesepakatan untuk membelanya (pemerintah Israel) di arena internasional," kata dia.
Tentang undang-undang baru Israel yang membuka jalan untuk menghidupkan empat permukiman ilegal di utara Tepi Barat, Marco mengatakan bahwa lebih banyak permukiman bukanlah jalan ke depan untuk mendapatkan kesetaraan dan kebebasan bagi semua orang di wilayah tersebut.
“Dan itu akan semakin memperkuat penjajahan. Jadi sementara itu menjadi masalah, masalahnya juga sistem yang lebih besar di sekitarnya terus mempertahankan pendudukan dan apartheid di wilayah tersebut,” tambah dia.
Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich baru-baru ini bahwa "Palestina tidak ada," Marco mengatakan ini salah dan Palestina memiliki tuntutan yang sah untuk kebebasan dan kesetaraan.
"Saya pikir menyangkal keberadaan mereka tidak akan membuat mereka pergi," pungkas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika