REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang dan mitra koalisi Partai Komeito mulai meninjau pedoman pengiriman peralatan pertahanan ke luar negeri sebelum membahas tuntas soal ini Mei mendatang, laman Yomiuri Shimbun melaporkan pada Senin (27/3/2023).
Tata cara atau pedoman itu merupakan aturan bagaimana menerapkan "Tiga Prinsip Pengalihan Alat Pertahanan dan Teknologi" ke luar negeri, kata harian Jepang itu, mengutip pejabat pemerintah dan partai koalisi yang berkuasa.
Langkah ini ditempuh Jepang setelah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memperbesar dukungan militer kepada Ukraina dalam melawan Rusia.
Berdasarkan pedoman yang saat ini berlaku, Jepang hanya bisa mengalihkan aset-aset pertahanannya ke negara-negara yang terikat hubungan keamanan dengan Jepang dan itu pun terbatas pada fungsi penyelamatan, transportasi, kewaspadaan, pengawasan, dan menjinakkan ranjau. Oleh sebab itu, tidak seperti negara-negara Barat dan sekutu lainnya, Jepang tak bisa mengerahkan alat tempur ke Ukraina.
Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang hanya membolehkan negara itu mengirimkan barang-barang bekas ke daerah perang, bukan senjata atau amunisi.
"Pengalihan wahana pertahanan adalah sarana politik penting guna memberikan bantuan dan sebagainya kepada negara yang sedang diduduki," kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam konferensi pers Jumat pekan lalu.
Menurut Yomiuri Shimbun, AS telah menyatakan akan mengirimkan ke Ukraina tank tempur M1 Abrams, yang disebut-sebut sebagai tank tempur paling tangguh di dunia. Sementara itu, Jerman berjanji memasok Ukraina dengan tank canggih Leopard 2.
Jepang, yang terikat dengan aliansi pertahanan dengan Barat tetapi dibatasi oleh UU Pasukan Bela Diri, hanya bisa mengirimkan barang-barang semacam rompi anti peluru dan helm.
Pada Selasa pekan lalu, Perdana Menteri Fumio Kishida bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Kiev.
Di sana, Kishida berjanji memberikan bantuan peralatan pertahanan senilai 30 juta dolar AS untuk Ukraina melalui kerangka dana Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, bantuan ini tak boleh berupa senjata mematikan.
Untuk membahas masalah ini, partai-partai yang berkuasa di Jepang bakal membahas ketentuan pedoman yang merujuk UU Pasukan Bela Diri Jepang itu, yang salah satunya adalah kemungkinan memasukkan bantuan berupa senjata.
Menurut sejumlah media Barat seperti Sky News, Ukraina saat ini tengah menyiarkan operasi serangan balasan dengan mengandalkan alat-alat tempur yang dikirimkan negara-negara Barat.
Rusia sendiri kabarnya sudah bersiap menghadapi serangan balik Ukraina yang disebut dengan "ofensif musim semi" tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika