REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS, Joe Biden memperbarui seruannya kepada Kongres untuk melarang senjata serbu dan magazin, yang digunakan dua tersangka kasus penembakan di Nashville, Senin (27/3/2023). Tragedi penembakan yang kembali berulang itu setidaknya menewaskan tiga anak dan tiga anggota staf di sekolah.
“Ini memilukan, mimpi terburuk sebuah keluarga,” kata Biden seperti dilaporkan USA Today.
“Kita harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan senjata. Itu mengoyak komunitas kita, merobek jiwa bangsa. Kita harus berbuat lebih banyak untuk melindungi sekolah kita agar tidak diubah menjadi penjara."
Biden menyebut penembakan itu sebagai"penyakit" dan memuji respons cepat dari penegak hukum Nashville untuk menjatuhkan penembaknya. Dia mencatat bahwa tersangka, yang diidentifikasi pada Senin sore sebagai pria transgender berusia 28 tahun, memiliki dua senjata tipe serbu.
Biden menginginkan agar Kongres melarang senjata itu.“Jadi, saya meminta Kongres lagi untuk mengesahkan larangan senjata serbu ini. Sudah saatnya kita mulai membuat beberapa kemajuan lagi.”
Dalam tragedi itu, tiga siswa dan tiga anggota staf tewas setelah pelaku melepaskan tembakan di The Covenant School, sebuah sekolah dasar Kristen swasta kecil di Nashville Senin pagi, menurut otoritas setempat. Petugas polisi terlibat aksi penyerangan dan menewaskan penembak.
Pejabat mengidentifikasi tersangka sebagai Audrey Hale dari Nashville yang berusia 28 tahun. Polisi menemukan manifesto dan peta sekolah di rumah tersangka tetapi mengatakan mereka belum siap memberikan kemungkinan motifnya. "Anak-anak kita pantas mendapatkan yang lebih baik," kata ibu negara setelah penembakan di Nashville
Dorongan Biden untuk memberlakukan kembali larangan senjata serbu, terhenti pada tahun 2004. Rancangan aturan tidak mendapatkan daya tarik di DPR yang dipimpin Partai Republik dan bahkan menghadapi penolakan yang keras di Senat yang dikendalikan Partai Demokrat, meskipun ada serangkaian kasus penembakan senjata secara nasional.
Tahun lalu, di tengah seruan reformasi senjata setelah penembakan massal di Uvalde, Texas, dan Buffalo, New York, Kongres menyetujui undang-undang bipartisan dalam cakupan yang lebih sederhana. Beleid ini memberikan insentif bagi negara bagian untuk mengadopsi undang-undang larangan senjata api dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang pada pembeli senjata berusia muda.
Awal bulan ini, Biden menandatangani perintah eksekutif yang berupaya meningkatkan jumlah pemeriksaan latar belakang yang dilakukan selama penjualan senjata. Undang-undang federal mewajibkan individu dalam bisnis penjualan senjata memiliki lisensi federal dan karenanya memeriksa latar belakang pembeli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
