REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL – Korea Selatan (Korsel) akan mempertahankan larangan impor makanan laut dari Prefektur Fukushima, Jepang. Hal itu karena Seoul masih memiliki kekhawatiran tentang keamanan pangan dan ketakutan kontaminasi radiasi menyusul insiden di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima pada 2011 lalu.
“Posisi pemerintah kami terhadap kesehatan dan keselamatan publik sebagai prioritas utama kami tidak berubah, dan impor makanan laut dari Fukushima sama sekali tidak akan masuk ke negara ini,” kata Kantor Kepresidenan Korsel dalam sebuah pernyataan, Kamis (30/3/2023), dikutip laman Nikkei Asia.
Pemerintah Jepang belum secara resmi menanggapi pengumuman Korsel tersebut. Sebanyak tiga reaktor di PLTN Fukushima hancur saat Jepang dilanda gempa dan tsunami pada 2011. Pelepasan sejumlah besar radiasi tak terhindarkan akibat kejadian tersebut.
Dibutuhkan lebih dari 1 juta ton air untuk mendinginkan reaktor-reaktor yang meleleh. Air yang telah digunakan dalam proses pendinginan memiliki kandungan radioaktif yang kuat. Kini sekitar 1,25 juta ton air telah terkumpul di tangk PLTN Fukushima. Pembuangan air adalah langkah tak terhindarkan dalam proses penonaktifan pembangkit nuklir tersebut.
Pada Mei 2022 lalu, Badan Pengawas Nuklir Jepang (BPNJ) menyetujui rencana operator PLTN Fukushima untuk melepaskan air limbah radioaktif ke laut pada 2023. BPNJ menyebut, air limbah telah diolah dengan metode yang aman dan berisiko minimal bagi lingkungan.
Pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) sempat menyampaikan bahwa lebih dari 60 isotop, kecuali tritium, yang kadarnya harus ditanggulangi, telah diturunkan sehingga memenuhi standar keamanan. Menurut mereka, tritium juga tergolong aman jika tercampur air laut.
Kendati demikian, masyarakat Jepang dan negara-negara tetangga masih merasa cemas jika air limbah PLTN Fukushima itu dilepas ke laut. Cina adalah salah satu negara yang vokal menentang rencana tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Wang Wenbin sempat menyinggung isu tersebut dalam pengarahan pers pada 21 Maret lalu.
“Pemerintah Jepang, dengan mengabaikan keprihatinan yang sah dari masyarakat internasional dan kewajiban internasional Jepang, mendorong pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut. Ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang akan membahayakan lingkungan laut global dan kesehatan masyarakat serta melanggar hak dan kepentingan hukum negara tetangga,” kata Wang, dikutip laman resmi Kemenlu Cina.
Wang mengungkapkan, 43 persen masyarakat Jepang menentang pembuangan air limbah PLTN Fukushima ke laut. Lebih dari 90 persen di dalamnya percaya bahwa tindakan itu akan menimbulkan konsekuensi negatif. “Selain Cina, Korea Selatan, Rusia, Korea Utara, dan negara-negara kepulauan Pasifik, semakin banyak negara menyuarakan keprihatinan tentang pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
