REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji akan mengusahakan persetujuan publik Korsel atas rencana Jepang membuang air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)Fukushima ke laut. Hal itu disampaikan Yoon kepada sejumlah anggota parlemen Jepang, menurut seorang sumber diplomatik pada Rabu (29/3/2023).
Yoon berjanji akan berusaha maksimal untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat Korsel tentang pelepasan air Fukushimaitu, "bahkan jika itu membutuhkan waktu," menurut sumber tersebut seperti dilansir Kyodo. Pada saat yang sama, dia meminta Jepang memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang keamanan rencana pembuangan air radioaktif dari PLTN yang sudah tidak difungsikan itu.
Permintaan itu disampaikan Yoon selama pertemuannya di Tokyo awal bulan ini dengan mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan anggota lain dari kelompok lintas partai yang mempromosikan hubungan persahabatan Jepang-Korsel.
Yoon mengatakan dalam pertemuan itu bahwa dia meyakini bahwa pendahulunya, Presiden Moon Jae In, "tidak berusaha memahami" rencana Jepang itu dan mencegah publik mengetahui rencana Jepang.
Janji Presiden Yoon itu menjadi pertanda baru dari tekadnya untuk memperbaiki hubungan kedua negarayang telah lama rusak akibat persoalan sejarah, termasuk perselisihan tentang kompensasi bagi pekerja di masa perang.
Rencana Jepang untuk mulai membuang air radioaktif dari PLTNFukushima ke Samudra Pasifik pada musim semi hingga musim panas ini mendapat tentangan keras dari negara-negara tetangganya, seperti China dan Rusia, yang memperingatkan tentang kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan.
Namun, upaya Korsel untuk meyakinkan masyarakatnya dapat mengurangi tekanan saat Tokyo bersiap untuk merealisasikan rencana itu.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah melakukan beberapa tinjauan keselamatan terhadap rencana itu untuk memastikan pembuangan air Fukushima sesuai standar keselamatan internasional dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Negara-negara kepulauan Pasifik juga mengkhawatirkan pembuangan air radioaktif yang diolah itu. Mereka mengingat dampak yang mereka rasakan dari uji coba nuklir di sekitar wilayah mereka oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa pada masa lalu.
Penentangan masyarakat Korsel masih besar dan Korsel masih mempertahankan pembatasan impor beberapa produk makanan Jepang sejak bencana nuklir terjadi di PLTN DaiichiFukushima pada 2011.
Untuk itu, Presiden Korsel masih berusaha mendapatkan pemahaman publik untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang yang rusak. Kerja sama dengan Jepang menjadi lebih penting ketika Korea Utara telah meningkatkan uji cobarudaldan sewaktu-waktu dapat melakukan lagi uji senjata nuklirnya.
Selama kunjungan pertamanya ke Tokyopada pertengahan Maret sejak menjabat sebagai Presiden Korsel pada Mei 2022, Yoon bertemu PM Jepang Fumio Kishida. Mereka bersepakat untuk bekerja sama menormalisasi hubungan kedua negara dengan menyelesaikan sejumlah perselisihan besar .
Sebelum kunjungan tersebut, pemerintah Korsel mengumumkan solusi bagi perselisihan bilateral tentang kompensasi bagi mantan buruh Korea dan kerabat mereka atas dugaan kerja paksa selama Perang Dunia II oleh pemerintahan kolonial Jepang pada 1910-1945 di Semenanjung Korea.
Pada Senin (27/3/2023), Yoon menyampaikan undangan kepada Suga, yang menjadi ketua kelompok lintas partai Jepang, untuk berkunjung ke kantornya di Korsel, menurut sumber tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika