REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintahan Inggris diminta berbuat lebih untuk memantau kelompok dan sekolah-sekolah Islam. Alasannya, menurut klaim laporan konsultan pemerintah Inggris, pengawasan itu sebagai upaya menindak pernikahan paksa dan membantu orang yang ditindas karena meninggalkan kelompok agamanya.
Laporan yang terkesan seperti sebuah tuduhan tersebut, akan dirilis dalam beberapa minggu kedepan. Laporan itu digambarkan oleh Guardian pada Rabu (29/3/2023) sebagai tinjauan paling luas tentang hubungan antara agama dan negara belakangan ini. Konsultan pemerintah itu dipimpin oleh Colin Bloom, mantan kepala Persekutuan Kristen Konservatif yang ditunjuk pada 2019 untuk meninjau keterlibatan pemerintah dengan berbagai agama.
Beberapa sumber mengatakan kepada Guardian bahwa laporan tersebut, yang akan diterbitkan oleh Departemen Peningkatan Kualitas Hidup, Perumahan and Komunitas, akan menyerukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah agama yang tidak terdaftar, di mana terdapat kekhawatiran tentang pelecehan anak dan radikalisasi.
Konsultan ini juga memperingatkan akan ada risiko bentrok dengan para pemimpin agama, yang sebelumnya menolak upaya para menteri untuk campur tangan dalam urusan agama.
Bagian lain juga akan meminta pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi kawin paksa dan menawarkan lebih banyak bantuan kepada mereka yang ditindas karena memilih murtad atau meninggalkan kelompok agama.
Rekomendasi tersebut kemungkinan besar akan mendorong seruan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap kelompok-kelompok Islam oleh Menteri Luar Negeri untuk Peningkatan Hidup, Perumahan dan Komunitas, Michael Gove.
Namun hal itu dikritik Dewan Muslim Inggris. Mereka mengatakan kepada Guardian, “Masih ada kekurangan keterlibatan yang berarti dari pemerintah dengan komunitas Muslim Inggris yang beragam.
“Kami berharap laporan Bloom mengakui betapa pentingnya bagi pemerintah untuk membangun keterlibatan yang berarti dengan komunitas Muslim Inggris secara lebih luas dan peran kunci yang dapat dimainkan oleh badan perwakilan yang dipimpin Muslim dalam memfasilitasi ini.”
Di masa lalu, para menteri Konservatif telah berusaha untuk mengatur sekolah-sekolah semacam itu sebelumnya tetapi terpaksa mundur karena protes dari kelompok-kelompok agama arus utama.
Menyusul skandal “kuda Troya” pada tahun 2015, Perdana Menteri David Cameron saat itu ingin menindak madrasah Islam dengan mengizinkan pengawas mengunjungi lembaga mana pun tempat anak-anak diajar selama lebih dari enam jam seminggu.
Sementara kelompok-kelompok Islam mengklaim bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil, tuduhan dengan berdasarkan bukti yang lemah dari radikalisasi sistemik dalam komunitas muslim mereka.
Cameron dilaporkan membatalkan rencana tersebut setelah Uskup Agung Canterbury Justin Welby memperingatkan bahwa hal itu akan membuat sekolah Minggu menjadi lebih sulit bertahan.
Beberapa usulan Bloom juga dimaksudkan untuk memperkuat agama sebagai komponen inti masyarakat Inggris. Ini termasuk menyediakan sumber daya untuk pendidikan agama di sekolah-sekolah dan meningkatkan pendanaan untuk para ustadz di penjara, sekolah, dan universitas.
“Saya belum pernah melihat laporan tentang agama dan negara yang begitu komprehensif,” kata salah satu sumber yang mengetahui sebagian besar laporan tersebut kepada Guardian.
“Colin [Bloom] telah mendalami banyak bidang kehidupan publik dan keagamaan yang biasanya dijauhi oleh para menteri,” tambah mereka.
Richy Thompson, direktur urusan publik di Humanists UK, berkata, “Di masa lalu, pemerintah kadang-kadang gelisah dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelompok agama, tetapi masalah itu dapat meluas ke bentuk pelecehan yang paling ekstrem."
“Karena jika laporan ini ingin melihat perubahan taktik pemerintah di sini, maka itu akan disambut baik.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika