Surat Perintah Penangkapan Putin, Perburuk Perang di Ukraina?

“Surat perintah penangkapan untuk Putin mungkin merusak upaya untuk mencapai kesepakatan damai di Ukraina,” kata Daniel Krcmaric, seorang profesor ilmu politik di Universitas Northwestern, dalam komentar email kepada The Associated Press, dilansir Ahad (2/4/2023).

Salah satu cara potensial untuk memudahkan jalan menuju pembicaraan damai adalah Dewan Keamanan PBB meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk menangguhkan penyelidikan Ukraina selama satu tahun, yang diizinkan berdasarkan Pasal 16 perjanjian Statuta Roma yang membentuk pengadilan tersebut.

Tapi itu tampaknya tidak mungkin, kata Krcmaric, yang bukunya “The Justice Dilemma,” membahas ketegangan antara mencari keadilan dan mengejar penyelesaian konflik yang dirundingkan.

“Demokrasi Barat harus khawatir tentang biaya opini publik jika mereka membuat keputusan yang dipertanyakan secara moral untuk memperdagangkan keadilan demi perdamaian dengan cara yang begitu eksplisit,” katanya, menambahkan bahwa Ukraina juga tidak mungkin mendukung langkah seperti itu.

Rusia segera menolak surat perintah tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow tidak mengakui ICC dan menganggap keputusannya "tidak sah secara hukum". Dan Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia, yang diketuai oleh Putin, menyarankan markas ICC di garis pantai Belanda bisa menjadi sasaran serangan rudal Rusia.

Alexander Baunov, seorang analis Carnegie Endowment, mengamati dalam sebuah komentar bahwa surat perintah penangkapan untuk Putin sama dengan “undangan kepada elit Rusia untuk meninggalkan Putin” yang dapat mengikis dukungannya.

Sambil menyambut surat perintah untuk Putin dan komisionernya untuk hak-hak anak, kelompok hak asasi manusia juga mendesak masyarakat internasional untuk tidak melupakan pencarian keadilan dalam konflik lainnya.

“Surat perintah ICC untuk Putin mencerminkan upaya keadilan yang berkembang dan multifaset yang dibutuhkan di tempat lain di dunia,” kata direktur keadilan internasional asosiasi Human Rights Watch Balkees Jarrah dalam sebuah pernyataan.

“Inisiatif keadilan serupa diperlukan di tempat lain untuk memastikan bahwa hak-hak korban secara global, baik di Afghanistan, Ethiopia, Myanmar, atau Palestina, dihormati."