REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Pemerintah Israel telah menyetujui pembentukan garda nasional, Ahad (2/4/2023). Unit pasukan itu akan beroperasi di bawah Kementerian Keamanan Nasional Israel yang dipimpin tokoh sayap kanan Itamar Ben-Gvir.
Menurut keterangan yang dirilis Kantor Perdana Menteri Israel, Garda Nasional akan menangani situasi darurat nasional seperti gangguan yang terjadi di kota-kota Israel selama pertempuran dengan kelompok Hamas pada Mei 2021 lalu. Sementara Kementerian Keamanan Nasional Israel mengungkapkan, Garda Nasional juga bakal menangani skenario darurat, kejahatan nasionalistik, teror, dan penguatan kedaulatan.
Konteks kejahatan teror dapat dijadikan alasan atau dalih untuk membidik warga Palestina. Itamar Ben-Gvir mengungkapkan, Garda Nasional akan terdiri atas 1.800 anggota.
Dia menyebut, kehadiran unit pasukan itu akan mengembalikan keamanan pribadi kepada warga Israel. Sebuah komite yang terdiri atas anggota badan keamanan Israel akan mengusulkan dalam waktu 90 hari apakah polisi atau anggota badan keamanan lain akan bertugas di Garda Nasional.
Pemerintahan Netanyahu menyetujui pemotongan anggaran lintas-kementerian sebesar 1,5 persen untuk mendanai Garda Nasional. Dalam sesi kabinet yang digelar Ahad lalu, sejumlah menteri dilaporkan melayangkan keberatan mereka atas pemangkasan anggaran tersebut.
Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel, misalnya, dia melayangkan protes langsung kepada Ben-Gvir soal pemangkasan anggaran kementerian sebesar 1,5 persen untuk mendanai Garda Nasional. “Anda ingin semuanya cepat dan itu menjadi beban kami,” ujar Gamliel yang juga berasal dari partai Netanyahu, yakni Partai Likud, dikutip Anadolu Agency.
Keputusan pembentukan Garda Nasional juga dikritik mantan perdana menteri sekaligus pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid. “Pemerintah menyetujui pemotongan horizontal untuk mendanai milisi pribadi Ben-Gvir. Mereka akan memotong (dana) kesehatan, pendidikan, keamanan, semuanya guna membiayai pasukan preman swasta untuk badut TikTok dan pitas,” kata Lapid mengacu pada Ben-Gvir, dikutip laman Al Arabiya.
Menurut Lapid, prioritas pemerintahan Netanyahu konyol dan tak pantas. “Satu-satunya hal yang membuatnya sibuk adalah menjalankan demokrasi dan mempromosikan fantasi ekstrem dari orang-orang yang mengalami delusi,” ucapnya.
Keputusan Netanyahu menyetujui pembentukan Garda Nasional adalah pemenuhan janjinya kepada Ben-Gvir. Hal itu terkait keputusan Netanyahu menunda proses legislasi yang dimaksudkan merombak sistem yudisial Israel. Inisiatif perundang-undangan itu telah memicu gelombang demonstrasi di Israel selama tiga bulan terakhir.
Pada 27 Maret lalu, Netanyahu akhirnya memutuskan menunda proses legislasi untuk mereformasi sistem yudisial. Ben-Gvir, sebagai tokoh yang mendukung reformasi yudisial, sempat menyuarakan penentangan atas penundaan itu. Ben-Gvir kemudian mengajukan syarat kepada Netanyahu jika keputusannya menunda proses legislasi hendak didukung. Syarat yang harus dipenuhi Netanyahu adalah menyetujui pembentukan Garda Nasional.
Ben-Gvir adalah tokoh berpengaruh dalam koalisi nasionalis sayap kanan Netanyahu. Dia dikenal sebagai anti-Arab. Bahkan terdapat beberapa kalangan politik di Israel yang menganggap Ben-Gvir sebagai ekstremis.
Ben-Gvir telah didakwa lebih dari 50 kali di masa mudanya dengan hasutan untuk melakukan kekerasan atau ujaran kebencian. Dia dihukum pada 2007 karena mendukung kelompok teror dan menghasut rasialisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
