REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS) dan Jepang menyerukan dukungan internasional yang lebih kuat untuk melarang Korea Utara (Korut) mengirim pekerja ke luar negeri. Mereka ingin masyarakat internasional mengekang kejahatan dunia maya Korut sebagai cara memblokir pendanaan program nuklir.
Utusan nuklir Korsel, AS, dan Jepang bertemu di Seoul pada Jumat (7/4/2023). Pertemuan pertama mereka dalam empat bulan ini membahas cara mengatasi peningkatan persenjataan nuklir Korut.
Pyongyang telah menerima 11 putaran sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kesulitan terkait pandemi yang telah memperburuk masalah ekonomi dan pangannya. Namun Korut masih mencurahkan sebagian besar sumber dayanya yang langka untuk program nuklir dan misilnya.
Berkontribusi untuk mendanai program persenjataan Korut kemungkinan besar adalah peretasan kripto dan aktivitas dunia maya terlarang lainnya. Ditambah lagi upah yang dikirim oleh pekerja Korut yang tersebar di Cina, Rusia, dan di tempat lain.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Korsel, utusan ketiga negara mendesak masyarakat internasional untuk sepenuhnya mematuhi resolusi PBB tentang pelarangan pekerja Korut di luar negeri. Sejumlah besar pekerja asal Pyongyang tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi di seluruh dunia dan mentransmisikan uang yang digunakan dalam program senjata pemerintah Kim Jong-un.
Ketiga utusan itu mencoba menarik perhatian keberadaan para pekerja Korut. Mereka bisa kembali tersebar dengan luar karena negara itu dapat membuka kembali perbatasan internasionalnya lebih lanjut seiring dengan membaiknya situasi global atas Covid-19.
Tidak diketahui secara pasti berapa banyak pekerja Korut yang masih berada di luar negeri. Namun sebelum batas waktu PBB 2019 berlalu, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan ada sekitar 100 ribu warga Korut bekerja di pabrik, lokasi konstruksi, industri penebangan kayu, dan tempat lain di seluruh dunia.
Pakar sipil mengatakan, para pekerja itu menghasilkan pendapatan untuk Korut sekitar 200 juta dolar AS hingga 500 juta dolar AS setiap tahun. “Kita perlu memastikan bahwa provokasinya tidak pernah dibiarkan begitu saja. Kami akan secara efektif melawan provokasi Korut di masa depan dan memotong aliran pendapatan mereka yang mendanai kegiatan ilegal ini,” kata utusan Korsel Kim Gunn dalam komentar yang disiarkan televisi pada awal pertemuan.
Badan mata-mata Korsel mengatakan pada Desember, peretas Korut telah mencuri sekitar 1,5 triliun won dalam bentuk mata uang kripto dan aset virtual lainnya selama lima tahun terakhir dan lebih dari setengahnya tahun lalu saja. Badan Intelijen Nasional Korsel mengatakan, kapasitas Korut untuk mencuri aset digital dianggap sebagai yang terbaik di dunia.
Utusan AS Sung Kim mengatakan, Korut mengancam keamanan dan kemakmuran seluruh komunitas internasional. Tindakan ini dilakukan dengan program nuklir dan misilnya serta program siber jahat yang menargetkan negara dan individu di seluruh dunia.
Utusan Jepang Takehiro Funakoshi menyoroti uji coba senjata dan retorika berapi-api Korut baru-baru ini. Upaya ini dinilai menimbulkan ancaman besar bagi kawasan itu dan sekitarnya.
“Dalam keadaan seperti itu, ketiga negara kami telah memperdalam koordinasi kami secara signifikan,” kata Funakoshi.
Pertemuan trilateral itu kemungkinan akan membuat marah Pyongyang. Korut sebelumnya memperingatkan bahwa langkah ketiga negara untuk meningkatkan kerja sama keamanan mendorong seruan mendesak untuk memperkuat kemampuan militernya sendiri.
Awal pekan ini, AS melakukan latihan angkatan laut anti-kapal selam dengan pasukan Korsel dan Jepang dalam pelatihan pertama dalam enam bulan. AS juga menerbangkan pembom berkemampuan nuklir untuk pelatihan udara bilateral terpisah dengan pesawat tempur Korsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
