Kamis 20 Apr 2023 05:23 WIB

PM Australia Dukung Pengakuan Masyarakat Aborigin dalam Konstitusi

Partai oposisi Australia telah mendukung pengakuan masyarakat pribumi di konstitusi.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Masyarakat Aborigin
Foto: islamicgarden.com
Masyarakat Aborigin

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, referendum yang diusulkan untuk secara konstitusional mengakui masyarakat Aborigin dan Pulau Torres adalah kesempatan penting untuk mempromosikan rekonsiliasi di negaranya. Kedua masyarakat itu dinilai masih termarginalisasi dalam kehidupan di Australia. 

"Proposal yang akan diajukan masyarakat Australia akan melakukan dua hal. Pertama, akan mengakui orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai orang pertama Australia dalam konstitusi kita. Kedua, akan memungkinkan mereka untuk dikonsultasikan tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka,” kata Albanese dalam sebuah wawancara dengan Radio 2SM Sydney, Rabu (19/4/2023).

Baca Juga

Partai Liberal selaku oposisi utama Pemerintah Australia saat ini telah mendukung pengakuan masyarakat pribumi dalam konstitusi. Namun mereka menentang pembentukan kelompok konsultatif pribumi ke parlemen yang disebut Voice. Pembentukan kelompok tersebut bakal turut diputuskan dalam referendum yang diharapkan digelar akhir tahun ini.

Namun Albanese tetap mendukung pembentukan kelompok Voice. "Kami tahu bahwa ada kesenjangan besar dalam pendidikan, kesehatan, kematian bayi, tingkat penahanan, di begitu banyak wilayah antara penduduk asli dan non-penduduk asli Australia. Dan apa yang akan diberikan oleh Voice adalah kesempatan untuk membuat representasi kepada pemerintah saat itu," ucapnya. 

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Australia, sejak Inggris menjajah Australia pada 1788, penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres telah menghadapi berbagai tantangan hidup. Mulai dari hilangnya budaya tradisional dan tanah air hingga pemindahan paksa anak-anak serta penolakan hak kewarganegaraan.

"Sejarah ketidakadilan ini berarti bahwa banyak penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres telah ditolak aksesnya terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan," Komisi HAM Australia, dikutip Anadolu Agency.

Koalisi Partai Buruh yang dipimpin Anthony Albanese memenangkan pemilu Australia pada Mei tahun lalu. Setelah kemenangan itu, Albanese berjanji pemerintahannya akan memasukkan masyarakat adat sebagai penduduk asli dalam konstitusi Australia. 

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement