REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis di Sudan. Menurutnya, pertemuan tersebut dibutuhkan guna mendesak penerapan jeda kemanusiaan di negara tersebut.
“Melalui watapri (perwakilan tetap RI) New York, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera melakukan pertemuan darurat, paling tidak untuk membahas desakan dilakukannya jeda kemanusiaan. Desakan ini juga telah disampaikan melalui Twitter Kemlu RI,” kata Retno dalam pengarahan pers, Kamis (20/4/2023).
Di akun Twitter Kemlu RI, Indonesia juga kembali menyampaikan keprihatinan atas memburuknya situasi di Sudan. “Jika tidak diatasi segera, maka situasi kemanusiaan akan semakin memprihatinkan,” tulisnya.
Retno menekankan, jeda kemanusiaan sangat penting artinya saat ini bagi Sudan. “Tanpa jeda kemanusiaan, maka akan sulit lakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan,” ucapnya.
Menurut Retno, beberapa upaya gencatan senjata belum membuahkan hasil. “Dan kita tahu, tanpa jeda kemanusiaan, distribusi bahan pangan dan juga operasional rumah sakit akan terhambat. Kondisi ini dapat menciptakan bencana kemanusiaan yang lebih buruk,” katanya.
Pertempuran yang sedang berlangsung di Sudan saat ini melibatkan militer dengan kelompok paramiliter bernama Rapid Support Forces (RSF). Konfrontasi bersenjata antara kedua belah pihak pecah pada 15 April lalu, ketika Sudan sedang berupaya melakukan transisi politik.
Retno mengungkapkan, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pertempuran antara militer Sudan dan RSF yang sudah berlangsung hampir sepekan telah menyebabkan 300 orang tewas. Sementara korban luka mencapai lebih dari 3.000 orang. “Sampai saat ini situasi di Sudan tidak membaik dan bahkan cenderung terjadi eskalasi,” ujarnya.
Merespons situasi tersebut, Retno mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan rencana untuk mengevakuasi 1.209 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan. Retno mengatakan telah memimpin rapat koordinasi evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia, yakni KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
