REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM – Kelompok paramiliter Sudan, Rapid Support Forces (RSF) menyetujui gencatan senjata selama 72 jam dalam rangka perayaan Idul Fitri. Penghentian pertempuran diterapkan Jumat (21/4/2023), mulai pukul 06:00 waktu setempat.
"Gencatan senjata itu bertepatan dengan Idul Fitri yang diberkahi, guna membuka koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga dan memberi mereka kesempatan menyapa keluarga mereka,” kata RSF dalam pengumumannya.
RSF menambahkan, mereka berkomitmen menerapkan gencatan senjata penuh selama periode gencatan senjata. Sesaat sebelum mengumumkan tentang gencatan senjata Idul Fitri, RSF mengutuk serangan baru yang dilancarkan militer Sudan di ibu kota Khartoum.
“Pada saat ini, ketika warga bersiap menyambut hari pertama Idul Fitri, lingkungan Khartoum terbangun karena pengeboman pesawat dan artileri berat dalam serangan besar-besaran yang langsung menargetkan lingkungan perumahan,” kata RSF.
Belum ada pernyataan dari militer Sudan tentang pemberlakuan gencatan senjata. Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan juga tak menyinggung hal itu dalam pidatonya yang direkam kemudian diunggah di laman Facebook militer.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan pemberlakuan gencatan senjata di Sudan dalam rangka perayaan Idul Fitri. Dia berharap pertempuran antara militer Sudan dan Rapid Support Forces (RSF) dapat dihentikan setidaknya selama tiga hari.
“Kita sedang menjalani momen yang sangat penting dalam kalender Muslim. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengadakan gencatan senjata. Kami telah melakukan kontak dengan para pihak, kami yakin itu mungkin,” kata Guterres kepada awak media, Kamis (20/4/2023).
Menurut Guterres, gencatan senjata dalam rangka Idul Fitri memungkinkan warga yang terjebak di zona konflik mengevakuasi diri mereka. Selain itu, mereka bisa mencari perawatan medis, makanan, dan persediaan penting lainnya. “Gencatan senjata ini sangat penting.’’
Pertempuran militer Sudan dengan RSF pecah 15 April lalu. Konfrontasi ini terjadi di tengah usaha Sudan mlakukan transisi politik menuju demokrasi sipil setelah tumbangnya rezim Presiden Omar al-Bashir oleh militer pada 2019. Menurut PBB, sudah ada lebih dari 350 korban jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
