REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menggunakan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan (Korsel), sebagai bentuk komitmen bantuan melawan Korea Utara (Korut). Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan, dia akan mengumumkan upaya pencegahan nuklir baru yang spesifik.
Pejabat Gedung Putih mengatakan, Biden berharap untuk memberikan penekanan khusus pada komitmen berlapis dalam mencegah tindakan nuklir oleh Korut. Tindakan ini menanggapi keputusan Pyongyang meningkatkan uji coba rudal balistik, termasuk uji terbang rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat yang pertama kali awal bulan ini.
Sullivan tidak memberikan perincian tentang upaya pencegahan baru menjelang pertemuan dengan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol. Namun, dia mengatakan, Washington ingin mengirim pesan yang jelas ke Pyongyang tentang retorikanya yang semakin agresif.
“Apa yang akan saya katakan adalah bahwa kami percaya bahwa pernyataan itu akan mengirimkan sinyal yang sangat jelas dan dapat dibuktikan tentang kredibilitas Amerika Serikat dalam hal komitmen pencegahan yang diperpanjang terhadap Republik Korea dan rakyat Korea,” kata Sullivan menggunakan nama formal untuk Korsel.
Biden juga berharap, menggunakan kunjungan yang dimulai Selasa (25/4/2023) ini untuk menggarisbawahi pentingnya Korsel dan Jepang membangun hubungan keamanan keduanya. Biden telah mencari peluang untuk membantu rival bersejarah tersebut meningkatkan hubungan yang panjang dan rumit.
Presiden AS itu mengadakan pertemuan trilateral dengan Yoon dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang sebagian besar berfokus pada ancaman Korut. Pembicaraan ini dilakukan di sela-sela KTT Asia Timur di Kamboja November lalu dan pada KTT NATO di Madrid pada Juni.
“KTT juga akan merayakan apa yang telah kami lakukan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon sejak dia mengambil alih ROK meningkat di seluruh dunia," kata Sullivan.
Bulan lalu, Seoul mengumumkan rencana untuk memberi kompensasi kepada warganya yang melakukan kerja paksa selama pemerintahan kolonial Tokyo. Tindakan ini tidak mengharuskan perusahaan Jepang untuk berkontribusi dalam reparasi.
Biden memuji langkah itu sebagai babak baru yang inovatif dalam kerja sama antar negara. Yoon menindaklanjuti dengan mengunjungi Tokyo pada Maret untuk berbicara dengan Kishida. Itu adalah pertemuan puncak pertama antara para pemimpin kedua negara di Jepang sejak 2011.
Kunjungan itu juga dilakukan hanya beberapa minggu setelah bocornya sejumlah dokumen sangat rahasia yang memperumit hubungan dengan sekutu, termasuk Korsel. Laporan yang beredar menunjukkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Korsel (NSC) bergulat dengan AS pada awal Maret atas permintaan AS untuk menyediakan amunisi artileri ke Ukraina.
Dokumen yang mengutip laporan intelijen ini mengatakan, Direktur NSC saat itu Kim Sung-han menyarankan kemungkinan untuk menjual 330 ribu butir amunisi 155 mm ke Polandia. Tindakan ini karena pengiriman amunisi ke Ukraina dengan cepat adalah tujuan akhir AS.
Seoul juga mendukung sanksi yang dipimpin Washington dan pengawasan ekspor yang menargetkan Moskow sejak awal perang. Korsel telah mengumumkan rencana untuk menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar AS di AS sejak dimulainya pemerintahan Biden, termasuk pabrik semikonduktor canggih Samsung baru di Texas dan pabrik kendaraan listrik Hyundai di Georgia.
Yoon adalah sekutu kedua yang dihormati oleh Biden dengan kunjungan kenegaraan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kehormatan dengan kunjungan kenegaraan pada bulan Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
