Selasa 25 Apr 2023 14:44 WIB

Lavrov Kecam Kegagalan Penerbitan Visa AS Bagi Wartawan Rusia

Wartawan Rusia gagal dapat visa AS untuk hadiri pertemuan DK PBB

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow tak akan melupakan atau memaafkan kegagalan penerbitan visa Amerika Serikat bagi wartawan Rusia yang akan menemaninya ke New York untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Foto: Yury Kochetkov/Pool Photo via AP
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow tak akan melupakan atau memaafkan kegagalan penerbitan visa Amerika Serikat bagi wartawan Rusia yang akan menemaninya ke New York untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow tak akan melupakan atau memaafkan kegagalan penerbitan visa Amerika Serikat bagi wartawan Rusia yang akan menemaninya ke New York untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Yakinlah, kami tidak akan lupa, kami tidak akan memaafkan," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova sebelum berangkat ke AS.

Lavrov mengatakan dia telah diperingatkan bahwa otoritas AS mungkin melakukan tindakan seperti itu, tetapi kali ini situasinya akan berbeda karena "perhatian tertuju pada perilaku mereka (AS) yang tercela".

Tindakan AS dengan tidak menerbitkan visa bagi wartawan Rusia, menurut Lavrov, telah membuat komitmen AS tentang kebebasan berbicara dan akses ke informasi menjadi konyol.

Dia pun menegaskan bahwa dunia akan memperhatikan pernyataan Rusia dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendatang.

"Kami juga harus bekerja untuk Anda (wartawan Rusia) dan menunjukkan lebih banyak energi, mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat dunia," kata Lavrov.

Dalam pernyataan selanjutnya, Zakharova mengatakan Lavrov tiba di New York dan akan memimpin pertemuan DK PBB di bawah presidensi Rusia.

Rusia, salah satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, menjabat sebagai Presiden DK PBB sejak 1 April 2023 di tengah kemarahan dan kritik dari Ukraina dan sekutunya atas invasi Moskow terhadap Kiev.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement