REPUBLIKA.CO.ID, TAKASAKI -- Menteri-menteri digital negara-negara industri yang tergabung dalam Group of Seven (G7) sepakat meregulasi kecerdasan artifisial "berdasarkan risikonya." Sementara anggota parlemen Eropa bergegas memperkenalkan Undang-undang Kecerdasan Artifisial (AI) untuk diterapkan pada teknologi seperti ChatGPT.
Namun regulasi juga harus "melestarikan lingkungan yang terbuka dan memungkinkan" pengembangan teknologi AI dan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersama negara-negara G7 diakhir pertemuan dua hari di Jepang.
Para menteri mengakui "instrumen kebijakan untuk mencapai visi bersama dan AI yang dapat dipercaya berbeda di setiap anggota G7" kesepakatan ini menjadi tonggak bagaimana negara-negara besar mengelola AI di tengah kekhawatiran soal keamanan dan privasi.
"Kesimpulan pertemuan G7 menunjukkan kami jelas tidak sendirian di sini," kata Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Margrethe Vestager sebelum kesepakatan diumumkan, Ahad (30/4/2023).
Pemerintah negara-negara di dunia memberikan perhatian besar pada alat AI generatif seperti ChatGPT, robot percakapan yang dikembangkan OpenAI dengan dukungan Microsoft Corp. Sejak dirilis November lalu OpenAI menjadi aplikasi yang paling cepat tumbuh dalam sejarah.
"Kami berencana menggelar diskusi mengenai AI generatif di G7 yang dapat membahas topik-topik seperti pengelolaan, bagaimana menjaga hak intelektual seperti hak cipta, transparansi dalam promosi, mengatasi penyebaran informasi palsu," kata para menteri G7 dalam pernyataannya.
Salah satu masalah yang bisa dibahas mencegah pasukan asing melakukan manipulasi informasi. Italia yang merupakan anggota G7 menutup ChatGPT bulan lalu untuk menyelidiki pelanggaran peraturan data pribadi.
Italia sudah mencabut kembali penutupan tersebut pada Jumat (28/4/2023). Tapi langkah itu menginspirasi regulator privasi Eropa lainnya menggelar penyelidikan serupa.
Anggota parlemen Uni Eropa sudah mencapai kesepakatan pada rancangan undang-undang AI. Termasuk melindungi hak cipta untuk AI generatif. Setelah tokoh teknologi meminta pemimpin dunia menggelar pertemuan untuk mengendalikan AI.
"(Uni Eropa) akan memiliki kesepakatan politik (mengenai AI) pada tahun ini," kata kepala regulasi teknologi Uni Eropa, Vestager.
Ia mengatakan undang-undang AI akan mewajibkan AI mencantumkan hak cipta gambar atau musik untuk mencegah resiko pelanggaran hak cipta dan pendidikan.
Jepang yang merupakan tuan rumah G7 tahun ini mengambil sikap akomodatif pada pengembangan AI. Tokyo berjanji pada masyarakat dan industri untuk mengadopsi AI.
Menteri Industri Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan negaranya berharap G7 "sepakat mengelola teknologi AI dengan gesit atau fleksibel dibandingkan regulasi preemptif, mencakup semua hal."
"Menunda (pengembangan AI) bukan respon yang tepat, inovasi harus terus berkembang tapi dalam batasan tertentu yang ditetapkan demokrasi," kata Menteri Transisi Digital Prancis Jean-Noel Barot.
Ia menambahkan Prancis akan memberikan pengecualian pada pengembang AI kecil menjelang regulasi Uni Eropa. Selain masalah hak cipta, negara-negara G7 juga memperhatikan resiko keamanan.
"AI generatif memproduksi berita palsu dan solusi disruptif pada masyarakat bila datanya palsu," kata Menteri Digital Jepang Taro Kono dalam konferensi pers usai kesepakatan G7 diumumkan.
Pejabat teknologi dari anggota G7 yakni Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Amerika Serikat (AS) dan Jepang serta Uni Eropa bertemu di Kota Takasaki yang terletak sekitar 100 kilometer dari Tokyo. Usai pertemuan menteri luar negeri dan energi bulan ini.
Jepang akan menjadi tuan rumah pertemuan G7 pada akhir Mei mendatang. Perdana Menteri Fumio Kishida akan membahas peraturan AI dengan pemimpin-pemimpin dunia dalam pertemuan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
