REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan negaranya digunakan menjadi basis kegiatan militer. Pernyataannya itu terlontar di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing di Selat Taiwan.

Pernyataan tersebut disampaikan Marcos menjelang pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (1/5/2023). Dia diperkirakan akan membahas perjanjian pertahanan antara Filipina dan AS yang telah berlangsung puluhan tahun.

Dalam penerbangannya ke Washington pada Ahad (30/4/2023), Marcos juga mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak akan membiarkan negara mana pun melakukan tindakan provokatif yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Filipina. Pada Februari lalu, Marcos mengizinkan AS untuk menggunakan empat pangkalan militer tambahan milik Filipina.

Langkah tersebut dianggap Cina sebagai upaya Manila untuk mencampuri urusan Taiwan.

"Saya kira langkah terbaik bagi kita adalah tetap berada di dalam ASEAN, menjaga agar ASEAN tetap solid, kuat, dan bersatu... Bahwa ASEAN akan tetap menjadi satu-satunya yang membimbing dan memimpin nasib politik semua negara lain di sekitar Asia," kata Marcos.

Filipina dan Cina sama-sama mengeklaim perairan Laut Cina Selatan, area penting yang dilalui perdagangan internasional dan diyakini memiliki potensi mineral yang kaya. Namun, klaim tersebut tumpang tindih dengan Taiwan dan beberapa negara ASEAN, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam.

Filipina adalah salah satu negara di Asia yang telah lama menjadi sekutu AS dan penerima terbesar bantuan militer AS di wilayah tersebut. Marcos mengatakan dia hendak berdiskusi dengan Biden tentang Perjanjian Pertahanan Bersama 1951 dengan AS karena menurut dia perjanjian tersebut harus disesuaikan agar responsif terhadap situasi geopolitik saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika