REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Peperangan dengan tembakan-tembakan hebat di ibukota Sudan, Khartoum, pada Kamis (4/5/2023), mengganggu upaya-upaya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Bantuan ini sangat dibutuhkan kepada warga sipil yang terperangkap, setelah gencatan senjata yang rapuh dan sering dilanggar, kata penduduk.
Sudan telah terjerumus ke dalam kekacauan sejak pertempuran meletus pada pertengahan April antara dua jenderal yang saling bersaing di negara itu. Keprihatinan terhadap mereka yang terperangkap dan mengungsi akibat pertempuran semakin meningkat.
Para pekerja bantuan kemanusiaan serta warga sipil mengatakan bahwa terdapat kekurangan layanan dasar, perawatan medis, makanan dan air. Di daerah pusat kota Khartoum, ledakan sporadis terdengar pada hari Kamis, sehari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa rakyat Sudan menghadapi bencana kemanusiaan.
"Situasinya sangat mengerikan. Semua bentuk penembakan masih terdengar di Khartoum, baik dari udara maupun artileri," kata Atiya Abdalla Atiya, yang memimpin serikat dokter utama.
Gumpalan asap hitam yang membumbung tinggi dari pusat kota menghiasi cakrawala Khartoum pada tengah hari. Pertempuran ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan inisiatif yang didukung secara internasional untuk mengakhiri kekerasan yang mengacaukan transisi negara Afrika tersebut menuju demokrasi.
Konflik dimulai pada 15 April, diawali dengan meningkatnya ketegangan selama berbulan-bulan antara militer, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel-Fattah Burhan, dan kelompok paramiliter saingannya yang disebut Pasukan Pendukung Cepat, atau RSF, yang dikomandoi oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo.
Pertempuran mengubah daerah perkotaan menjadi medan perang dan pemerintah asing bergegas mengevakuasi diplomat mereka dan ribuan warga negara asing dari Sudan. Kedua belah pihak telah saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata selama beberapa minggu terakhir.
Pada hari Kamis, masing-masing pihak mengklaim bahwa pasukannya menjadi sasaran serangan. Militer mengatakan pada Rabu malam bahwa mereka bentrok dengan pasukan RSF di sekitar lembaga-lembaga utama pemerintah di Khartoum, termasuk Istana Republik di pusat ibukota.
Inisiatif gencatan senjata oleh Amerika Serikat, Arab Saudi dan blok Afrika Timur yang dikenal sebagai IGAD telah membuka jalan menuju negosiasi yang lebih panjang. Namun, pihak-pihak yang bertikai hanya menunjukkan sedikit komitmen bahkan untuk janji-janji jangka pendek untuk menghentikan pertempuran.
Kelompok dokter dalam beberapa hari terakhir memperingatkan bahwa setidaknya 60 persen rumah sakit yang terletak di dekat daerah pertempuran aktif tidak beroperasi, baik karena telah ditembaki atau karena kekurangan tenaga medis dan pasokan.
Di antara mereka yang berada dalam situasi kritis dan mengancam jiwa adalah sekitar 12.000 pasien gagal ginjal yang tidak memiliki akses ke fasilitas dialisis. "Orang-orang yang menderita penyakit kronis sekarat di rumah karena rumah sakit yang berfungsi hanya merawat mereka yang terluka," kata Atiya, dari Asosiasi Dokter Sudan.
Kepala badan PBB untuk anak-anak, Catherine Russell, mengatakan dari Kenya pada hari Kamis bahwa Sudan tertatih-tatih menuju malapetaka dan memperingatkan bahwa anak-anak semakin terjebak dalam baku tembak.
"Meskipun kami tidak dapat mengkonfirmasi perkiraan karena intensitas kekerasan, UNICEF telah menerima laporan bahwa 190 anak telah terbunuh dan 1.700 lainnya terluka di Sudan sejak konflik meletus hampir tiga minggu yang lalu," katanya.
"Demi anak-anak Sudan, kekerasan harus dihentikan," tambah Russell.
Pemerintah Kuwait mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan mengirimkan penerbangan yang membawa pasokan medis dan kemanusiaan ke kota Port Sudan, di pantai Laut Merah Sudan, kata kantor berita negara Teluk Arab, KUNA. Kantor berita pemerintah Sudan melaporkan bahwa pesawat pertama Kuwait yang membawa pasokan medis dan bantuan makanan tiba pada Kamis sore.
Penerbangan ini dimaksudkan untuk mengirimkan setidaknya 75 ton bantuan kemanusiaan kepada otoritas kesehatan Sudan dan Bulan Sabit Merah Sudan. Namun, pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh kekerasan tersebut juga telah menggagalkan distribusi bantuan di seluruh Sudan.
Dikarenakan terjadinya penjarahan dan serangan terhadap fasilitas bantuan dan medis yang menimbulkan kemunduran besar.
Seorang koordinator badan pengungsi PBB di wilayah Darfur, Toby Howard, mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas organisasi tersebut di daerah Nyala, Darfur Selatan, El Geneina, dan Darfur Barat telah dijarah.
Ketika ditanya mengenai siapa yang melakukan penjarahan, Howard mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di wilayah yang bergolak tersebut, bahkan sebelum terjadinya kekerasan dalam dua minggu terakhir.
"Saya akan menjabarkannya sebagai milisi yang tidak terkendali, bandit, penjahat. Beberapa dari mereka secara longgar berafiliasi dengan salah satu dari dua pihak dalam konflik," katanya dalam sebuah konferensi pers virtual pada hari Rabu dari Kenya, di mana ia pindah setelah evakuasi dari Darfur.
Port Sudan, pelabuhan utama di negara itu, mengalami ketenangan relatif di tengah kekacauan di tempat lain di Sudan dan menjadi pusat bagi puluhan ribu orang yang ingin melarikan diri dari pertempuran - dan sekarang telah menjadi titik masuk bagi upaya internasional untuk membawa pasokan bantuan ke negara itu.
Konflik sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 550 orang, termasuk warga sipil, dan melukai lebih dari 4.900 orang. Sindikat Dokter Sudan, yang hanya melacak korban sipil, mengatakan pada hari Kamis bahwa 457 warga sipil telah terbunuh dalam kekerasan tersebut, dan lebih dari 2.300 orang terluka.
Sedikitnya 334.000 orang telah mengungsi di dalam Sudan, dan puluhan ribu lainnya mengungsi ke negara-negara tetangga - Mesir, Chad, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, dan Ethiopia, menurut badan-badan PBB.
Ribuan orang telah melewati titik-titik penyeberangan gurun yang padat antara Mesir dan Sudan dalam beberapa hari terakhir, dan banyak yang menyerukan agar kelompok-kelompok bantuan berbuat lebih banyak untuk menyediakan bantuan dasar bagi mereka yang menunggu.
Pada hari Kamis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa para pekerjanya telah berada di lokasi penyeberangan perbatasan Mesir-Sudan di Arqin untuk membantu memenuhi kebutuhan medis yang mendesak untuk pertama kalinya sejak arus pengungsi dimulai.
Badan pengungsi PBB mengatakan bahwa lebih dari 50.000 orang telah menyeberang ke Mesir, termasuk 47.000 warga Sudan dan 3.500 warga negara ketiga, pada hari Rabu.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan evakuasi lebih dari 2.000 orang dari Sudan setelah evakuasi awal para diplomat dan staf Kedutaan Besar AS.
Dari semua yang dievakuasi, sekitar 1.300 orang adalah warga negara Amerika, pemegang kartu hijau, warga Sudan yang bekerja untuk kedutaan atau warga negara mitra dan sekutu AS, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, kepada para wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika