REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Sebanyak 20 pengungsi Rohingya di Bangladesh telah melakukan kunjungan ke Maungdaw dan desa-desa terdekat di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, Jumat (5/5/2023) lalu. Kunjungan itu merupakan upaya untuk mendorong repatriasi sukarela ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh ke Myanmar.
Terdapat tujuh pejabat Bangladesh yang mendampingi 20 pengungsi Rohingya mengunjungi Maungdaw dan sejumlah desa lainnya di Rakhine. Mereka bersama-sama menyaksikan pelaksanaan mekanisme otoritas Myanmar untuk memukimkan kembali para pengungsi.
Namun, sebagian besar dari 20 pengungsi Rohingya yang berpartisipasi dalam kunjungan ke Rakhine masih ragu untuk pulang ke desa mereka. Mereka menyatakan tidak akan kembali ke Rakhine sebelum ada jaminan keamanan, termasuk pemberian status kewarganegaraan oleh Myanmar.
"Kami tidak ingin dikurung di kamp-kamp. Kami ingin mendapatkan kembali tanah kami dan kami akan membangun rumah kami sendiri di sana. Kami hanya akan kembali dengan kewarganegaraan dan semua hak kami," kata Oli Hossain, salah satu pengungsi ikut dalam kunjungan ke Rakhine saat diwawancarai Reuters, Sabtu (6/5/2023).
Myanmar telah menawarkan kartu verifikasi nasional Rohingya (NVC). Namun, para pengungsi menganggap kartu itu tak memadai.
"Myanmar adalah tempat kelahiran kami dan kami adalah warga negara Myanmar dan akan kembali dengan kewarganegaraan," ujar Abu Sufian, pengungsi Rohingya yang juga berpartisipasi dalam kunjungan ke Rakhine pada Jumat lalu.
Sufian menekankan, warga Rohingya tidak akan pernah menerima NVC. "(Kartu) ini secara efektif akan mengidentifikasi Rohingya sebagai ‘orang asing’," ujarnya seraya menambahkan bahwa junta Myanmar telah mengubah nama desanya di Rakhine.
Pejabat Bangladesh telah beberapa kali melakukan kunjungan ke Myanmar sebagai bagian dari upaya repatriasi pengungsi Rohingya. Namun, kunjungan ke Rakhine pada Jumat lalu merupakan yang pertama kali melibatkan langsung perwakilan pengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika