REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Perwakilan Pemerintah Myanmar tak menunjukkan batang hidungnya dalam sidang ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2023 pada Senin (8/5/2023) di kawasan Nusa Dua, Provinsi Bali. Sidang tersebut membahas sejumlah masalah negara ASEAN dalam pendekatan sosial budaya.
Para menteri dan pejabat tinggi dari negara ASEAN yang hadir di ASCC 2023 yaitu Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Filipina, Rex Gatchalian; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos, Suanesavanh Vignaket; Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei, Haji Nazmi bin Haji Mohammad; Menteri Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan Malaysia, Dato' Sri Tiong King Sing.
Berikutnya Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli; Sekretaris Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Anukul Peedkaew; Deputi Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial Vietnam, Nguyen Ba Hoan; Sekretaris Negara Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja, Nath Bunroeun; Sekjen Sekretariat ASEAN, Kao Kim Hourn.
Pihak Myanmar sebenarnya diundang pada level non-politik seperti ASCC 2023. Undangan ditujukan kepada Ko Ko dari Kementerian Agama dan Kebudayaan Myanmar. Peluang ketidakhadiran Myanmar sudah diinformasikan sejak Sabtu (6/5/2023). Kabar ini resmi terkonfirmasi karena hingga sidang ASCC dimulai, perwakilan Myanmar tak hadir.
Dari pantauan Republika, para delegasi mulai berdatangan ke lokasi ASCC pada Ahad (7/5/2023) siang. Mereka sempat mengikuti gala dinner bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada Ahad malam. Dalam kesempatan itu, delegasi Myanmar memang sudah tak terlihat.
Sidang ASCC ini menegaskan kembali pentingnya bekerja sama untuk memfasilitasi pemulihan pasca pandemi yang inklusif dan memajukan upaya pembangunan Komunitas ASEAN.
"Saya yakin diskusi kita hari ini adalah awal yang baik bagi Pilar Sosial Budaya untuk mencapai ASEAN yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif seperti yang kita cita-citakan," kata Muhadjir dalam sambutannya.
Diketahui, masalah yang dibahas dalam ASCC melingkupi empat dokumen di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan perdesaan. Keempat dokumen tersebut adalah ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative, ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers, dan ASEAN Leaders' Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network.
Dokumen-dokumen ini ditujukan demi memperkuat arsitektur kesehatan di kawasan melalui pengarusutamaan pendekatan One-Health, meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran dalam situasi krisis dan pekerja migran yang bekerja di sektor perikanan.
Selain itu mendorong percepatan pembangunan perdesaan melalui pembentukan jejaring desa untuk saling berbagi pengetahuan dan peluang kerja sama di ASEAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika