REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pejabat Inggris mengunjungi Hong Kong untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Dominic Johnson mengatakan, negaranya tidak akan menghindari tanggung jawab historisnya terhadap orang-orang yang tinggal di bekas jajahannya.
Pernyataan Johnson, diterbitkan dalam sebuah opini di South China Morning Post pada Selasa (9/5/2023). Dia menulis, Inggris akan memperjelas haknya untuk bertindak ketika Cina melanggar komitmen internasionalnya atau melanggar hak asasi manusia.
Perjalanan Johnson pekan ini terjadi setelah hubungan antara Hong Kong dan Inggris menjadi semakin tegang, menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional oleh Beijing. Inggris menyebut pemberlakuan undang-undang ini sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Deklarasi Bersama Cina-Inggris 1984. Deklarasi tersebut mencakup janji untuk mempertahankan hak dan kebebasan Hong Kong selama 50 tahun setelah dikembalikan ke pemerintahan Cina pada 1997.
Menyusul pengenalan undang-undang keamanan menyeluruh pada 2020, sebanyak 105.200 penduduk Hong Kong telah memulai kehidupan baru di Inggris melalui visa khusus yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Pada penduduk Hong Kong juga dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Inggris setelah enam tahun.
Johnson mengatakan, selama kunjungan ke Hong Kong dia akan bertemu investor terkemuka. Pejabat pemerintah mendorong hubungan investasi antara kedua belah pihak. Johnson akan bertemu dengan Pemimpin CK Hutchison, Victor Li, yang merupakan putra sulung taipan Li Ka-shing, untuk membahas rencana investasi mereka di Inggris.
Johnson juga mengatakan, dia akan berbicara dengan Christopher Hui, sekretaris jasa keuangan dan Departemen Keuangan Hong Kong, untuk menghilangkan hambatan pasar dan meningkatkan perdagangan antara kedua belah pihak.
Ketika ditanya tentang kunjungan Johnson, Pemimpin Hong Kong John Lee mengatakan, dia menyambut baik setiap pejabat asing yang mengunjungi Hong Kong dan mendorong promosi pembangunan ekonomi, pertukaran komersial, serta hubungan orang ke orang. Lee mengatakan, keberhasilan kota ini dibangun di atas kerja sama regional dan internasional.
“Namun, beberapa negara mengambil langkah untuk memenuhi kepentingan politik mereka, mungkin karena alasan politik,” kata Lee tanpa mengidentifikasi negara mana pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika