REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Presiden Joko Widodo mengapresiasi bantuan dari Pemerintah Kamboja terhadap penyelamatan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) korban perdagangan orang beberapa waktu lalu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan apresiasi itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen saat keduanya melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023).
"Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan terima kasih atas bantuan Kamboja pada saat kita harus menyelamatkan para WNI korban human trafficking, terutama untuk kejahatan online scams," kata Retno Marsudi dalam keterangan usai pertemuan bilateral tersebut.
Diketahui, pada 9 Desember 2022, Kedutaan Besar RI di Phnom Penh telah menyelamatkan 34 WNI yang ditipu dan disekap oleh sebuah perusahaan penipuan daring di Poipet, Kamboja.
Penyelamatan itu dilakukan menyusul langkah KBRI menindaklanjuti pengaduan dari salah seorang WNI, sebagai perwakilan dari 34 korban penipuan tersebut, dengan berkoordinasi bersama otoritas Kamboja.
Retno menjelaskan pada awal pertemuan bilateral, Jokowi sempat menyampaikan apresiasi atas dukungan Kamboja terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Selain itu, Jokowi turut menyampaikan selamat atas Keketuaan Kamboja di ASEAN pada 2022 lalu.
Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Kamboja berlangsung usai Presiden Jokowi memimpin sidang pleno pembukaan KTT ke-42 ASEAN di Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, pukul 10.00 Wita. Isu pemberantasan perdagangan manusia memang menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan Indonesia akan mengusung pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam KTT ke-42 ASEAN khususnya terkait penipuan daring atau online scams.
"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," kata Jokowi di Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Selasa (9/5/2023), menyatakan bahwa para pemimpin ASEAN akan mendeklarasikan komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan.
"Para pemimpin kita akan mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi," kata Mahfud MD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
