REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Ukraina berencana mulai menjual aset Rusia yang mereka sita tahun 2023 ini melalui lelang. Dana hasil lelang tersebut bakal digunakan untuk membiayai rekonstruksi hancurnya banyaknya bangunan akibat invasi Rusia 24 Februari tahun lalu.
Kepala State Property Fund Rustem Umerov, menjelaskan, sebagai bagian dari respons ekonomi terhadap invasi Rusia, Kiev memberlakukan sanksi pada Rusia. Pengadilan juga dikerahkan untuk menyita aset milik Rusia yang ada di Ukraina.
Aset milik pengusaha yang dekat dengan Kremlin juga disita oleh pengadilan Ukraina. ‘’Bisnis Rusia di sejumlah industri merupakan pemain pasar yang signifikan pengaruhnya,’’ ujar Umerov, Kamis (11/5/2023).
Sejumlah pihak mengungkapkan, kata dia, bisnis Rusia punya pangsa pasar besar. Namun, tak seorang pun tahu dengan pastu seberapa besar nilai aset-aset Rusia yang disita Ukraina. ‘’Tujuan kami, ambil semuanya menjadi milik negara lalu menjualnya,’’ katanya.
Intinya, jelas Umerov, pihaknya ingin perusahaan-perusahaan yang disita bekerja untuk negara dan rakyat Ukraina. Ia mengakui, mengidentifikasi semua aset Rusia di Ukraina memakan waktu lama dan melalui proses rumit.
Sebab ini melibatkan aturan dan lembaga penegak hukum dalam proses penyitaan. Tahun ini, State Property Fund hendak menjual hingga 102 aset, terutama properti dan mobil. Uangnya hanya bisa ditransfer ke State Property Fund jika putusan pengadilan telah ditetapkan.
Yakni putusan untuk membekukan dan menasionalisasi aset-aset Rusia yang disita itu. ‘’Saat ini, yang diperlukan adalah pengalihan kepemelikan sehingga negara bisa menjualnya ke pemilik baru tanpa adan masalah hukum di kemudian hari,’’ kata Umerov.
Umerov mengatakan, sekarang pihaknya bekerja keras, mempersiapkan privatisasi. Ia meminta koleganya menuntaskannya di kuartal kedua tahun. Maka pada akhir kuartal kedua atau awal kuartal ketiga, semua aset siap untuk dijual.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengeluarkan dekret berisi sanksi pada ratusan warga Rusia, termasuk oligarki yang memiliki aset besar di Ukraina. Mereka dianggap memiliki kaitan dengan invasi Rusia tahun lalu.
Dekret ini menjadi amunisi hukum bagi pemerintah membuat aturan untuk menyita properti warga Rusia yang kena sanksi. Proses penyitaan ini, mesti mendapat persetujuan badan pemerintah dan kerap menghadapi penolakan dari pemilik aset.
Para pemilik aset biasanya akan mencaru celah hukum guna mempertahankan hak miliknya itu. ‘’Pertarungan dimulai saat registrasi ulang. Ketika berada di pengadilan, mereka mendaftarkan banyak sekali entitas legal,’’ ujar Umerov.
Namun, ia menyatakan pihaknya tak kebingungan dengan kondisi tersebut. Pihaknya hanya fokus pada satu entitas legal. ‘’Jika entitas legal ini punya aset di Ukraina, kami menyitanya dan dananya menjadi pendapatan negara,’’ katanya.
Saat lembaga yang dipimpin Umerov menerima aset sitaan, maka lembaga ini akan meyakinkan isu hukumnya beres, pajak dan upah telah dibayarkan. Ia mencontohkan salah satu aset yang disita, yaitu pabrik Demurinsky Mining and Processing.
Ini produsen terbesar titanium di dunia untuk pasokan bagi industri pesawat terbang. Pabrik itu disita dari pengusaha Rusia pada Februari tahun lalu. Produksi di pabrik yang mempekerjakan 284 orang itu, telah dipulihkan sebagian. Diharapkan aset ini bisa terjual tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika