REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membatalkan rencana kunjungannya ke Papua Nugini dan Australia setelah kunjungannya ke Hiroshima, Jepang, untuk konferensi tingkat tinggi (KTT) G-7 pada pekan ini, kata Gedung Putih, Selasa (16/5/2023).
Pemerintahan Biden telah memutuskan untuk mempersingkat rencana perjalanan Asia-Pasifik untuk fokus pada negosiasi dengan pemimpin kongres mengenai plafon utang untuk mencegah kegagalan bayar utang AS yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat terjadi paling cepat bulan depan.
"Presiden Biden akan kembali ke Amerika Serikat pada Ahad setelah selesainya KTT G-7 untuk kembali ke pertemuan dengan pemimpin kongres untuk memastikan bahwa Kongres mengambil tindakan sesuai tenggat waktu untuk mencegah gagal bayar," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Di Sydney, Biden telah merencanakan untuk mengadakan pembicaraan Quad dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk membahas peningkatan kemampuan militer dan ekonomi China di kawasan Indo-Pasifik.
Sebelum ke Australia, dia juga dijadwalkan untuk mengunjungi Papua Nugini, sebuah perhentian yang menandai kunjungan pertama oleh presiden AS yang menjabat ke negara pulau Pasifik tersebut.
Biden telah merencanakan untuk bertemu di ibukota Port Moresby dengan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik, sebuah kelompok yang beranggotakan 18 negara yang mempromosikan kerja sama antara sebagian besar negara kecil di Oceania.
Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Washington untuk memperkuat hubungan di kawasan tersebut, di mana Beijing telah mengambil inisiatif dengan memperluas pengaruhnya dengan cepat.
"Kami berharap dapat menemukan cara lain untuk terlibat dengan Australia, kelompok Quad, Papua Nugini, dan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik di tahun mendatang," kata Gedung Putih, menambahkan bahwaBiden telah mengundang Albanese untuk mengunjungi AS sebagai tamu negara.
Mengenai masalah plafon utang dalam negeri, pemerintahan Biden berselisih dengan para pemimpin partai Republik yang mengontrol DPR atas batas pinjaman negara sebesar 31,4 triliun dolar AS (sekitar Rp467 ribu triliun).
Presiden dari partai Demokrat tersebut telah meminta partai Republik untuk menaikkan batas tanpa syarat untuk mencegah gagal bayar utang. Ketua DPR Kevin McCarty dan pemimpin Republik lainnya telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan kenaikan seperti itu tanpa kesepakatan untuk memangkas pengeluaran di masa depan.
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada wartawan dalam konferensi pers pada hari yang sama bahwa para pemimpin demokrasi dunia memahami pentingnya ekonomi global Amerika Serikat untuk menghindari gagal bayar utang.
"Dan mereka tahu bahwa kemampuan kami untuk membayar utang adalah bagian penting dari kredibilitas dan kepemimpinan AS di seluruh dunia," katanya.
Sebelumnya Kishida mengatakan bahwa para pemimpin G-7 akan meletakkan bunga di Peace Memorial Park (Taman Peringatan Perdamaian) saat mereka berkunjung ke Hiroshima.
"(Biden) berencana mengunjungi tugu peringatan dan memberikan penghormatan pada nyawa orang-orang tak berdosa yang tewas.. ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima," Kirby menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika