REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Studi China dari Universitas Indonesia, Prof Abdullah Dahana, mengingatkan Pemerintah Indonesia mewaspadai gerakan China di bawah kepemimpinan Xi Jinping Dahana memantau soft power atau kuasa lunak terhadap sejumlah negara yang digalang China.
"Pemerintah Indonesia harus bersikap kritis terhadap China. Sebab tak semua kebijakan China menguntungkan Indonesia," kata Dahana dalam keterangannya pada Ahad (21/5/2023).
Ia memantau munculnya upaya peningkatan kuasa lunak China di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, China sedang berusaha menjelma menjadi kekuatan imperial budaya dunia.
"Boleh memuji dan menghargai sukses pemerintah China dalam usahanya menjadikan negara dan bangsanya besar, tetapi kritiklah hal-hal yang menurut kita tidak cocok, khususnya dengan aturan dalam pergaulan antarbangsa," ujar pendiri dan penasihat Forum Sinologi Indonesia (FSI) tersebut.
Dahana juga menyoroti pemerintah China berupaya menjalankan hard power atau kuasa keras. Sehingga China tak sekedar mencoba menanamkan kuasa lunak.
"Ini dapat terlihat dari sepak terjang China di Laut China Selatan (LCS) dan dari berbagai pelanggaran China terhadap hak berdaulat Indonesia yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat kepulauan Natuna," ujar Dahana.
Sementara itu, pemerhati isu Tionghoa sekaligus Ketua FSI, Johanes Herlijanto, memantau posisi komunitas China di Indonesia dalam upaya China meningkatkan soft power di Indonesia. Johanes menekankan adanya upaya China merangkul komunitas Tionghoa untuk kepentingan peningkatan hubungan Indonesia dan China dengan mendorong mereka menjadi jembatan.
"Setidaknya sebagian dari pebisnis Tionghoa, khususnya dari generasi senior, tidak berkeberatan menjalani peran sebagai jembatan bagi hubungan kedua negara. Namun yang menarik, ketika China ingin merangkul Tionghoa Indonesia lebih dalam lagi, antara lain dengan menekankan hubungan khusus antara Tionghoa dan China, sebagian komunitas Tionghoa justru melakukan penolakan," ujar Johanes.
Oleh karena itu, Johanes memandang upaya China menjadikan etnik Tionghoa sebagai bagian kuasa lunaknya akan sulit terwujud. Hal ini mengingat di kalangan Tionghoa Indonesia, khususnya generasi muda berkembang narasi yang mengedepankan ke-Indonesia-an mereka.
"Beberapa pengusaha Tionghoa dan kaum muda Tionghoa menolak, bahkan mengkritisi upaya China mengingatkan mereka akan hubungan mereka dengan China sebagai "negeri leluhur". Anak-anak generasi sekarang lebih suka disebut sebagai Chindo (Chinese Indonesian)," ujar Johanes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
