Senin 22 May 2023 21:01 WIB

Cina Boikot Pertemuan G20 yang Diselenggarakan India di Kashmir

Pelapor khusus PBB menyatakan pelanggaran HAM di Kashmir kian meningkat.

Paramiliter India melakukan latihan pengamanan di perairan Dal Lake menjelang pertemuan G20 di Srinagar, Kashmir, Sabtu (20/5/2023).
Foto: EPA-EFE/FAROOQ KHAN
Paramiliter India melakukan latihan pengamanan di perairan Dal Lake menjelang pertemuan G20 di Srinagar, Kashmir, Sabtu (20/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Cina memboikot pertemuan G20 yang diselenggarakan India di Kashmir. Ini merupakan acara besar pertama diselenggarakan di wilayah itu setelah India secara sepihak menempatkan Kashmir di bawah kendalinya pada Agustus 2019. 

Menurut laman Guardian, Senin (22/5/2023), Cina menyatakan tak akan hadir dan menegaskan ketidaksetujuannya,’’ menggelar pertamuan G20 dalam bentuk apapun di wilayah sengketa.’’ Ini merujuk ke Kashmir yang juga diklaim sebagai wilayah Pakistan. 

Pemerintah India melucuti wilayah semi otonom Kashmir yang mayoritas berpenduduk Muslim. Lalu, memecahnya ke dalam dua wilayah federal sebagai upaya mengintegrasikannya secara penuh ke dalam India.

Pada April lalu, Pakistan menyatakan pertemuan di Kashmir merupakan langkah tak bertanggung jawab India. Turki, Saudi, Mesir, dan Indonesia diharapkan bersikap sama. Tahun ini, India memegang presidensi G20 setelah tahun sebelumnya Indonesia memegang posisi tersebut. 

Pertemuan di Kashmir dihadiri 60 delegasi kelompok kerja turisme dari sebagian besar negara G20 dari Senin (22/5/2023) ini hingga Rabu mendatang. India mengerahkan pengamanan ketat di Bandara Internasional Srinagar. 

Mereka berharap, pertemuan di Kashmir menunjukkan tempat itu aman bagi turi.  Garda Nasional India, termasuk unit drone dan komando marinir dikerahkan, untuk membantu polisi dan paramiliter mengamankan lokasi pertemuan G20.  

Mantan menteri kepala Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti menyatakan, India telah mengubah wilayah itu sama dengan penjara Teluk Guantanamo sebagai tempat pertemuan soal wisata. 

Pekan lalu, Fernand de Varennes, pelapor khusus PBB untuk isu-isu minoritas menyatakan, pertemuan G20 memoles seakan kondisi normal padahal pelanggaran HAM, persekusi politik, dan penangkapan ilegal kian meningkat di Kashmir. 

Ia menyatakan, pertemuan G20 itu berisiko menormalisasi situasi yang dianggap sebagian kalangan sebagai pendudukan militer oleh India. Namun, perwakilan permanen India untuk PBB di Jenewa, menyatakan penilaian itu tak berdasar. 

‘’Hak prerogatif India untuk menyelenggarakan pertemuan G20 di bagian manapun yang merupakan wilayahnya,’’ katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement