Melalui mandat dan pengaturan kondisi yang mendukung pembangunan tanah air bagi orang Yahudi, Inggris memikul tanggung jawab atas nasib orang Palestina.
Inggris memungkinkan mitra juniornya, Israel, untuk secara sistematis mengambil alih Palestina.
Pada 2 November 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour. Dinamai demikian, karena sesuai dengan nama Menteri Luar Negeri Inggris kala itu, Arthur Balfour.
Dia menjanjikan dukungan Inggris untuk pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina.
Tujuan Deklarasi Balfour adalah untuk meminta bantuan Yahudi di seluruh dunia dalam upaya perang melawan Jerman dan Kesultanan Turki Utsmani.
Walaupun dalam deklarasi tersebut berisi peringatan bahwa tidak akan ada tindakan yang merugikan hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi di Palestina, nyatanya syarat ini tidak pernah dilaksanakan.
Saat itu, wilayah Palestina masih berada di bawah kekuasaan Ottoman, dan orang Arab merupakan 90 persen dari populasi wilayah Palestina dan orang Yahudi hanya 10 persennya dan memiliki hanya 2 persen tanah.
Karena itu, Deklarasi Balfour adalah dokumen kolonial klasik karena memberikan hak nasional kepada minoritas kecil dan hanya beberapa hak sipil dan agama kepada mayoritas.
Dengan kata lain, orang Arab tidak diperhitungkan, dan hak mereka, termasuk hak penentuan nasib sendiri, dianggap sebagai prasangka yang tidak sah.
Kemudian, pada Juli 1922, Liga Bangsa-Bangsa memberi Inggris "Mandat Inggris atas Palestina". Mandat ini, di antara misinya adalah untuk mempersiapkan penduduk lokal untuk membentuk pemerintahan sendiri dan untuk menyerahkan kekuasaan ketika mereka dapat memerintah diri mereka sendiri dan mengembangkan wilayah untuk kepentingan penduduk asli.
Baca juga: 7 Daftar Kontroversi Panji Gumilang Pimpinan Al Zaytun yang tak Pernah Tersentuh
Namun, masalahnya justru pada kolonialisme itu sendiri. Terlebih dengan masuknya Deklarasi Balfour ke dalam Mandat Palestina.
Penulis Britain and Its Mandate Over Palestine: Legal Chicanery on a World Stage, John Quigley, menuturkan, tidak ada kata yang lebih tepat selain 'penipuan' untuk menggambarkan upaya manipulatif Inggris dalam rangka mengubah Palestina menjadi mayoritas Yahudi.
"Penipuan adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan cara Inggris memanipulasi Liga Bangsa-Bangsa untuk memberinya kekuasaan atas Palestina, dan memang demikian gambaran terbaik tentang bagaimana mereka menyalahgunakan kekuasaan ini untuk mengubah Palestina dari sebuah negara dengan mayoritas negara Arab dengan mayoritas Yahudi," tulis John Quigley.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
