Selama periode mandat kolonial, Inggris memperkenalkan serangkaian dekrit yang mengizinkan imigrasi Yahudi tanpa syarat ke Palestina dan memfasilitasi pembelian oleh orang Yahudi atas tanah, yang telah ditanami orang Palestina selama beberapa generasi.
Tak tinggal diam, orang Arab menuntut pembatasan imigrasi Yahudi dan pembebasan tanah.
Mereka juga menyerukan Majelis Nasional yang dipilih secara demokratis yang akan mencerminkan keseimbangan demografis negara.
Namun, Inggris melawan tuntutan ini dan mencegah pembentukan institusi demokrasi rakyat.
Kemudian, pada 1936, pemberontakan Arab pecah melawan penjajahan Inggris di Palestina. Ini adalah pemberontakan rakyat yang berlangsung hingga 1939.
Tentara Inggris bertindak brutal yang melanggar hukum perang dan hak asasi manusia serta mempraktikkan kebijakan hukuman kolektif, genosida, dan pemindahan.
Akibatnya, perlawanan Inggris melemahkan revolusi Palestina, dan sekitar 5.000 orang Palestina gugur, 15 ribu lainnya luka-luka, dan hampir 6.000 dipenjara.
Sejarawan Palestina Rashid Khalidi mengatakan, Palestina tidak hilang pada akhir 1940-an, kecuali pada akhir tahun 1930-an. Ini karena kerusakan parah yang ditimbulkan Inggris pada masyarakat Palestina dan pasukan paramiliternya selama revolusi Arab.
Pada akhirnya, berkat Inggris yang berhasil mengatasi segala rintangan yang mungkin terjadi, Zionis dapat mendorong pasukan paramiliter mereka untuk menyerang Palestina dan mengintensifkan operasi pembersihan etnis.
Dari Deklarasi Balfour dan Mandat Atas Palestina, Inggris tidak memperbaiki perannya dalam penindasan Palestina atau bahkan mencoba untuk mengakhirinya bahkan hingga hari ini.
Pemerintah Inggris selalu menawarkan dukungan tegas kepada Israel, baik dengan menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukannya.
Pemerintah Inggris secara terbuka mengklaim dalam kebijakan luar negerinya bahwa mereka mendukung perdamaian antara Palestina dan Israel, tetapi pada saat yang sama telah mengizinkan senjata untuk pasukan Israel, termasuk pesawat terbang, bom, kendaraan lapis baja dan amunisi, di depan orang-orang Palestina yang tak berdaya.
Selain itu, pemerintah Inggris menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk membeli senjata yang telah diuji coba dari perusahaan Israel.
Pada 2016, misalnya, perusahaan senjata Israel Elbit Systems menandatangani kontrak senjata senilai 800 juta poundsterling dengan Thales UK, yang difasilitasi pemerintah Inggris.
Inggris adalah satu-satunya negara di dunia yang mempersenjatai Israel selama 75 tahun keberadaannya. Hampir 100 tahun setelah Nakba, pemerintah Inggris masih harus mengakui bahwa mereka memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan pemerintahnya terhadap rakyat Palestina.
Sumber: arabicpost
Ikuti Whatsapp Channel Republika
