REPUBLIKA.CO.ID, MINSK -- Menteri Dewan Keamanan Belarusia Alexander Volfovich menyatakan pada Ahad (28/5/2023), negara-negara Barat membiarkan Belarusia tidak punya pilihan selain mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia. Dia memperingatkan lebih baik negara-negara Barat berhati-hati untuk tidak melewati garis pada isu-isu strategis utama.
“Pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia merupakan salah satu langkah pencegahan strategis. Jika masih ada alasan di kepala politisi Barat, tentu saja, mereka tidak akan melewati garis merah ini,” kata Volfovich.
Volfovich mengatakan, setiap upaya untuk menggunakan senjata, bahkan senjata nuklir taktis akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Rusia bergerak maju minggu lalu dengan keputusan untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Pengerahan itu bertujuan untuk mencapai keuntungan tertentu di medan perang.
Rusia mengatakan "operasi militer khusus" di Ukraina ditujukan untuk melawan sebagai dorongan kolektif Barat untuk mengobarkan perang proksi dan menimbulkan kekalahan di Rusia.
Volfovich mengatakan, masuk akal bahwa senjata nuklir itu ditarik setelah runtuhnya Uni Soviet 1991 karena Amerika Serikat (AS) telah memberikan jaminan keamanan dan tidak menjatuhkan sanksi. "Hari ini, semuanya telah diruntuhkan. Semua janji yang dibuat hilang selamanya," kata kantor berita //Belta// mengutip pernyataan Volfovich kepada seorang pewawancara di televisi pemerintah.
Negara yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994 itu adalah sekutu paling setia Rusia di antara negara-negara bekas Soviet lainnya. Dia pun mengizinkan wilayah negara itu digunakan untuk melancarkan invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
Lukashenko pekan lalu mengatakan, senjata-senjata nuklir taktis itu sudah dipindahkan, tetapi belum jelas kapan akan ditempatkan. AS telah mengecam kemungkinan penyebaran senjata nuklir di Belarusia tetapi mengatakan pendiriannya tentang penggunaan senjata semacam itu belum diubah.
Sanksi Barat diberlakukan di Belarusia jauh sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Negara itu mendapatkan sanksi sehubungan dengan tindakan keras Lukashenko terhadap hak asasi manusia, terutama penindasan protes massal terhadap lawannya dalam pemilihan ulangnya yang diduga curang pada 2020.
Setelah kemerdekaan dari pemerintahan Soviet, Belarusia, Ukraina, dan Kazakhstan setuju senjata nuklir taktis disingkirkan dan dikembalikan ke Rusia. Tindakan ini sebagai bagian dari upaya internasional untuk menahan proliferasi.