REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Perdana Menteri Qatar mengadakan pembicaraan rahasia dengan pemimpin tertinggi Taliban bulan ini untuk menyelesaikan ketegangan dengan masyarakat internasional. Pertemuan itu digelar pada 12 Mei di kota Kandahar, Afghanistan selatan, antara Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dan Haibatullah Akhunzada.
Ini adalah pertemuan pertama dilakukan oleh pemimpin tertinggi Taliban dengan seorang pemimpin asing. Seorang sumber yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menerima pengarahan tentang pembicaraan itu dan berkoordinasi tentang semua masalah yang dibahas, termasuk melanjutkan dialog dengan Taliban.
Sumber itu mengatakan, masalah lain yang diangkat Sheikh Mohammed dengan Haibatullah termasuk perlunya mengakhiri larangan Taliban terhadap perempuan mengakses pendidikan. Dan pekerjaan.
Pertemuan tersebut merupakan keberhasilan diplomatik untuk Qatar, yang telah mengkritik pembatasan Taliban terhadap perempuan. Amerika Serikat telah memimpin tuntutan kepada Taliban untuk mengakhiri larangan perempuan mengakses pendidikan dan pekerjaan. Termasuk larangan pekerja perempuan untuk badan-badan PBB dan kelompok kemanusiaan.
Sumber itu mengatakan, Washington mendukung peningkatan pembicaraan tingkat rendah dengan harapan ada terobosan yang dapat mengakhiri larangan tersebut. Washington juga berharap pertemuan itu dapat meredakan krisis kemanusiaan dan keuangan, yang telah menyebabkan puluhan juta warga Afghanistan kelaparan dan menganggur.
Gedung Putih menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Selaim itu Departemen Luar Negeri dan kedutaan Qatar di Washington tidak menanggapi permintaan komentar. Taliban juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Pembatasan perempuan untuk mengakses sekolah dan pekerjaan merupakan alasan utama mengapa tidak ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban sejak mereka merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021.
Menurut laporan PBB pada Maret di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Taliban mengatakan, mereka menghormati hak-hak perempuan sejalan dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan kebiasaan masyarakat Afghanistan.
Haibatullah merupakan seorang Islamis garis keras. Dia telah menunjukkan sedikit keinginan untuk berkompromi dengan keputusannya.
Pertemuan Haibatullah dengan Sheikh Mohammed menunjukkan bahwa, dia terbuka mengeksplorasi upaya untuk mengakhiri isolasi Afghanistan dan meningkatkan program bantuan saat negara itu tenggelam dalam kelaparan dan kemiskinan.
"Itu pertemuan yang sangat positif. Haibatullah sangat tertarik untuk melanjutkan dialog dengan masyarakat internasional," ujar sumber itu.
Sheikh Mohammed dan Haibattullah berbicara tentang perlunya mencabut larangan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, termasuk larangan mereka bekerja untuk badan-badan PBB dan kelompok kemanusiaan lainnya. Sejak Januari, Taliban telah menjanjikan pedoman tertulis yang memungkinkan kelompok bantuan untuk beroperasi dengan staf perempuan.
Pada Maret 2022, Taliban melarang anak perempuan mengakses sekolah menengah. Taliban juga melarang perempuan mengakses universitas pada Desember. Taliban mengatakan, mereka akan membuka kembali sekolah menengah untuk anak perempuan ketika syarat telah dipenuhi, termasuk merancang silabus Islam.
Sheikh Mohammed dan Haibatullah juga membahas upaya untuk memperbaiki krisis kemanusiaan Afghanistan. PBB mengatakan, hampir tiga perempat dari 40 juta penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan. Sumber itu mengatakan, Sheikh Mohammed dan Haibatullah membahas upaya lanjutan terkait kontraterorisme oleh Taliban untuk menghancurkan afiliasi ISIS.
Musuh ideologis utama Taliban sebagian besar berbasis di Afghanistan timur tetapi menargetkan minoritas dan kedutaan besar di Kabul. AS dan sekutunya mengatakan, Taliban menampung anggota Alqaeda dan Taliban Pakistan. Namun Taliban Afghanistan menyangkal hal itu.
Sheikh Mohammed juga bertemu secara terbuka di Kandahar dengan Mullah Hassan Akhund, yang merupakan perdana menteri Taliban. Dalam pertemuan itu, Sheikh Mohammed didampingi oleh kepala intelijen Qatar.
Qatar mengizinkan Taliban untuk membuka kantor politik di Doha pada 2013. Qatar juga memfasilitasi pembicaraan Taliban dengan Washington yang mengarah pada kesepakatan 2020 untuk penarikan pasukan internasional pimpinan AS, yang mereka perjuangkan selama 20 tahun.
Qatar tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Afghanistan. Namun Qatar membuka kedutaan di Kabul dan mewakili kepentingan AS di sana. Qatar telah lama mendesak komunitas internasional untuk menyetujui peta jalan bagi Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional, dengan alasan bahwa mengucilkan Afghanistan dapat memperburuk keamanan regional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika