REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Korea Utara pada Ahad (4/6/2023) mengecam Organisasi Maritim Internasional (IMO) karena mengadopsi resolusi yang mengkritik peluncuran satelitnya belum lama ini. Pemerintah Korut mengatakan pihaknya tidak akan lagi memberikan pemberitahuan awal mengenai peluncuran yang akan dilakukan negaranya, menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA).

Sejak IMO merespons pemberitahuan awal peluncuran satelit oleh Korut dengan resolusi seperti itu, Pyongyang menganggapnya sebagai pernyataan sikap resmi organisasi.

"Artinya, pemberitahuan awal oleh DPRK tidak lagi dibutuhkan," kata Kim Myong Chol, yang disebut KCNA sebagai "analis urusan internasional" Korea Utara.

DPRK merupakan singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, yang adalah nama resmi dari Korea Utara. Kim juga mengatakan IMO "merendahkan reputasi internasionalnya sebagai badan ahli PBB yang prestisius di bawah tekanan praktik sewenang-wenang Amerika Serikat, belum lagi berbicara tentang hak kedaulatan DPRK."

Korut mencoba meluncurkan satelit pengintai militer ke orbit pada Rabu (31/5/2023). Peluncuran tersebut gagal, pendorong dan muatan satelit jatuh ke laut.

Pyongyang pun bertekad akan melakukan peluncuran baru secepatnya. Korut telah memberi tahu Penjaga Pantai Jepang di tiga zona berbahaya mengenai adanya objek yang dapat mendarat atau jatuh ke zona tersebut selama periode peluncuran satelit yang dijadwalkan antara 31 Mei hingga 11 Juni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika