REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Palestina Mahmud Abbas akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina pekan depan. Informasi ini dikonfirmasi oleh Beijing pada Jumat, (9/6/2023), setelah Cina menyatakan kesiapannya untuk membantu memfasilitasi perundingan perdamaian Israel-Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengumumkan melalui pernyataan resminya. "Kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas undangan Presiden Xi Jinping. Mahmoud Abbas akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina pada tanggal 13-16 Juni," kata Chunying, dilansir dari Xinhua.
Beijing telah memposisikan dirinya sebagai mediator di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina berusaha menengahi pemulihan hubungan beberapa negara dunia, di antara yang sukses berjalan yakni antara Iran dan Arab Saudi pada bulan Maret 2023 lalu.
Saudi meninggalkan sekutu utamanya, Amerika Serikat yang juga menjadi saingan dan lawan politik utamanya Iran. Namun berkat usaha Cina menjadi penengah utama, kini Saudi telah menormalkan hubungan diplomatik dengan Iran.
"Dia (Mahmoud Abbas) adalah kepala negara Arab pertama yang diterima oleh Cina tahun ini, yang sepenuhnya mewakili hubungan tingkat tinggi antara Cina-Palestina, serta mewujudkan dua negara yang secara tradisional telah bersahabat," kata juru bicara kementerian Wang Wenbin dalam sebuah pernyataan.
Abbas adalah "teman lama dan disambut baik bagi rakyat Cina", tambahnya. "Cina selalu dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah,"kata Wenbin.
Beijing telah berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan Timur Tengah. Cina seolah menantang pengaruh AS yang telah lama ada di sana, dimana upaya tersebut selalu menuai kecaman dari Washington.
Presiden Xi pada Desember lalu mengunjungi Arab Saudi dalam sebuah kunjungan, menjangkau penguatan hubungan ke negara-negara Arab. Saat itu juga kesempatan Xi bertemu dengan Abbas dan berjanji, Cina akan "bekerja untuk solusi yang lebih awal, adil, dan tahan lama untuk masalah Palestina".
Dalam kunjungan ke Riyadh minggu ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bahwa Arab Saudi tidak dipaksa untuk memilih antara Washington dan Beijing. Pernyataan itu, sebuah pernyataan yang bernada mendinginkan suasana, setelah ketegangan AS dengan sekutu lamanya tersebut.
Blinken juga pekan ini berusaha untuk menengahi ketegangan Israel-Palestina, dengan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak merusak rencana terwujudnya negara Palestina.
Perundingan perdamaian Israel-Palestina telah terhenti sejak tahun 2014. Pada bulan April, Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang mengatakan kepada rekan-rekannya dari Israel dan Palestina bahwa negaranya bersedia untuk membantu negosiasi perdamaian, demikian laporan Xinhua.
Dan Qin mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki bahwa Beijing mendukung dimulainya kembali perundingan sesegera mungkin, menurut kantor berita pemerintah Cina. Dalam panggilan telepon keduanya tersebut, Qin menekankan dorongan Cina untuk melakukan pembicaraan damai atas dasar penerapan solusi dua negara.
"Masalah Palestina adalah inti dari masalah Timur Tengah. Isu ini menyangkut perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah serta keadilan dan kejujuran internasional," kata Qin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
