REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menggelar Indonesian Civil Society Forum (ICSF) yang keempat.
Acara dua hari ini mempertemukan 250 peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia, Pemerintah Indonesia, akademisi, dan mitra pembangunan. Tujuannya merencanakan kerjasama ke depan dalam memajukan demokrasi inklusif di Indonesia.
“Amerika Serikat berkomitmen mendukung upaya Indonesia untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen dalam siaran pers yang Republika terima, Rabu (14/6/2023).
“Masyarakat sipil berperan penting dalam membangun dan mempertahankan masyarakat Indonesia yang beragam dan toleran,” katanya.
ICSF 2023 berfokus pada topik “Mempertahankan Masyarakat Sipil di Indonesia: Ruang Sipil, Kapasitas, dan Keberlanjutan.” Forum tersebut menjadi wadah bagi sektor masyarakat sipil dan pendukungnya untuk lebih memahami perspektif masing-masing dan membahas peran masyarakat sipil dalam memajukan reformasi demokrasi di Indonesia.
“Kerja sama dengan masyarakat madani dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia menjadi sangat penting saat ini menjelang pemilihan umum Presiden dan Legislatif pada bulan Februari tahun 2024. Demokrasi kita tidak terlepas dari filosofi Pancasila yang menjadi dasar untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly.
"Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mengutamakan persatuan dan berdasarkan musyawarah mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Semua elemen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab sosial untuk memelihara persatuan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Yasonna.
ICSF memberikan ruang untuk mengakui dan mendukung peran penting OMS Indonesia dalam mempromosikan pembangunan yang damai dan keberagaman sosial, serta memastikan bahwa suara kelompok terpinggirkan terwakili dalam kebijakan publik.
“Kekuasaan tanpa pengawasan dan kritik bukanlah demokrasi. Karena demokrasi adalah pertanggungjawaban kepada rakyat,” kata Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
“Oleh karena itu, kebebasan berbicara adalah syarat mutlak bagi demokrasi dan tidak boleh dikurangi.”
Amerika Serikat, melalui USAID, adalah pendukung kuat masyarakat sipil Indonesia, yang membantu kapasitas kelembagaan dan keberlangsungan finansial untuk mempromosikan kemandirian dan keberlanjutan OMS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
