REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Majelis Rendah (Duma) parlemen Rusia memberikan dukungan awal terhadap larangan operasi ganti kelamin. Ini merupakan indikasi awal mereka sejalan dengan kebijakan, yang dirumuskan pemerintahan Presiden Vladimir Putin dalam draf legislasi atas isu tersebut.
Dalam pandangan Putin aturan semacam itu mempunyai tujuan meredam gaya hidup ‘non-tradisional’. Ia memandang gaya hidup 'non tradisional' itu sebagai bukti kemorosatan moral yang diderita Barat. Aturan dalam rancangan tersebut melarang lembaga-lembaga negara mengubah gender seseorang di dokumen pribadi mereka.
Berdasarkan dokumen yang diunggah di basis data Duma, Rabu (14/6/2023) dinyatakan bahwa intervensi medis apapun yang bertujuan membentuk karakteristik jenis kelamin utama atau sekunder seseorang akan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan.
‘’Pengecualian tindakan operasi hanya dalam tujuan untuk menangani anomali genital yang terjadi pada anak-anak,’’ demikian draf legislasi tersebut. Rancangan ini lolos fase pertama dari tiga fase pembahasan yang mesti dilalui di Duma.
Setelah lolos dari Duma, rancangan legislasi yang diajukan pemerintah mesti mendapatkan lampu hijau majelis tinggi parlemen Rusia sebelum dikirimkan ke Putin untuk ditandatangani. Baru kemudian secara efektif diterapkan sebagai hukum yang berlaku.
Putin, para pejabat tinggi pemerintah, dan pemimpin gereja berulang kali menggambarkan, mengakomodasi gay dan transgender oleh negara-negara Barat sebagai bukti masyarakat mereka telah kehilangan pegangan moral.
Ketua majelis tinggi parlemen Rusia, Valentina Matviyenko, dalam pernyataan pada perayaan International Women's Day, Maret lalu menyatakan, Rusia tak akan pernah bermain "dangerous gender games".
Ia kemudian menegaskan,’’ Biarkan Barat saja yang melakukan eksperimen berbahaya pada dirinya sendiri.’’ Tahun lalu, parlemen Rusia meloloskan regulasi baru yang melarang representasi LGBT di publik dan media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
