REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Kongres AS mengajukan rancangan legislasi yang menyatakan akan lebih mudah mendanai perang Ukraina dengan Rusia menggunakan aset Rusia. Ini merujuk pada aset yang dirampas atau dibekukan milik Rusia di AS.
Rancangan legislasi ini, Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act, diajukan baik oleh anggota Kongres dari Partai Demokrat yang kini berkuasai maupun Partai Republik.
Kongres telah menyetujui lebih dari 100 miliar dolar AS bantuan ekonomi dan kemanusiaan untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
Meski dukungan pimpinan kedua partai tetap kuat agar AS untuk terus membantu Kiev, sejumlah anggota Kongres mempertanyakan berapa lama bantuan itu bisa berlangsung. Apalagi ada desakan pemerintah agar lebih hemat dalam berbelanja.
Para pendukung rancangan legislasi beralasan, pengajuan rancangan ini menegaskan Moskow mesti membayar sendiri dampak invasi yang dilakukannya terhadap Ukraina. Bukan malah ditutup oleh pajak yang dibayarkan warga AS.
"Lebih dari setahun invasi Rusia atas Ukraina, lebih dari 300 miliar dolar AS aset Rusia secara global masih dibekukan,’’ kata senator Jim Risch, salah satu pimpinan Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Republik.
Dengan melihat kebrutalan dan kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap rakyat Ukraina, kata Risch, sah jika menggunakan dana atau aset Rusia yang dibekukan di AS digunakan untuk membantu Ukraina memerangi Rusia dan membangun kembali negara ini.
Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act, yang diajukan di Senat maupun House Representatives ini, juga akan memberikan wewenang kepada presiden AS menyita aset Rusia yang dibekukan di AS dan mentransfernya untuk membantu Ukraina.
Selain itu, legislasi ini melarang pelepasan dana milik entitas Rusia yang dijatuhi sanksi sampai Rusia mundur dari Rusia. Juga Rusia mau bersepakat memberikan kompensasi atas kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh invasi mereka di Ukraina.
Selain Risch, dari Partai Republik yang mendukung rancangan legislasi adalah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri House of Representatives, Michael McCaul, anggota House Joe Wilson, Thomas Kean, Brian Fitzpatrick.
Dari Partai Demokrat, ada senator enator Sheldon Whitehouse. Ada pula salah satu ketua Kaukus Ukraina di Kongres, juga Steve Cohen, dan Mike Quigley.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
