REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/6/2023). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat meningkatkan hubungan bilateral yang dapat membawa manfaat bagi kedua negara.
Dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf juga menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia dalam memeratakan kesejahteraan masyarakat Papua. Ini disampaikannya karena Vanuatu merupakan salah satu negara Pasifik kerap mengkritik Indonesia soal Papua di berbagai forum PBB.
Wapres menjelaskan, pembangunan di Papua dilakukan dengan tetap menghormati keberagaman yang ada di sana.
"Saya ingin menekankan bahwa pendekatan kesejahteraan (Papua) akan tetap menjadi prioritas utama, dengan menghormati keberagaman, berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan," ujar Kiai Ma'ruf.
Sementara, penyelesaian persoalan keamanan di Papua, kata Kiai Ma'ruf, akan ditempuh melalui pendekatan komprehensif. Di sisi lain, Kiai Ma'ruf melanjutkan, telah dibentuk juga Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan implementasi serta evaluasi akselerasi program percepatan pembangunan di Papua.
"Pemberian otonomi khusus ini telah terencana untuk jangka panjang hingga tahun 2042," ujarnya.
Sementara, terkait peningkatan hubungan bilateral, Pemerintah Indonesia siap mendorong penguatan kerja sama di bidang pembangunan dan ekonomi. Indonesia juga siap untuk menjadi pintu gerbang bagi Vanuatu memasuki pasar ASEAN.
"Indonesia juga siap berperan sebagai hub bagi Vanuatu untuk menembus pasar ASEAN dan sekitarnya," ujarnya.
Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka, menyampaikan kesungguhan pemerintahnya untuk meningkatkan hubungan antarkedua negara, yang ditandai dengan momen pertemuan pada hari ini.
“Saya melihat bahwa kunjungan saya di sini merupakan suatu hal yang fundamental untuk dapat memulihkan kepercayaan dan untuk menyatakan keinginan agar adanya kerja sama yang baik antara kedua negara,” kata Jotham.
Ia pun memaparkan kesiapan negaranya untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang, salah satu kerja samanya untuk memiliki kota kembar di Indonesia, di antaranya di Provinsi Papua.
“Kami juga ingin ada suatu perjanjian kerja sama teknis antarkedua negara dan juga dapat memiliki suatu program Sister City dan Sister Province. Ini dapat dimulai Provinsi Papua dengan Vanuatu,” katanya.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi juga menilai pertemuan kedua pemimpin negara ini penting untuk membangun hubungan berbagai bidang. Salah satunya diharapkan memperbaiki pandangan Vanuatu tentang permasalahan di Papua.
"Tentu ini bagus erutama bagi kita karena ada hubungannya dengan saudara kita dari Papua supaya tidak salah paham dan ada kampanye-kampanye yang tidak baik dari berbagai negara, terutama negara-negara Asia Pasifik tentang duduk perkara yang sebenarnya bagus untuk hubungan kita dengan berbagai negara terkait dengan Papua," ujarnya.
Hadir dalam pertemuan ini diantaranya, Director General Vanuatu Kalfau Kaloris, Chief of Protocol Vanuatu Mark Erson Vano, Head of Maritime Affairs Tony Harrison Tevi dan Private Secretary Richard Kaltongga.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wapres Velix. V. Wanggai, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika