REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah meminta Pemerintah Cina mengawasi perusahaan-perusahaan swasta di negaranya yang berpotensi memberikan teknologi tertentu kepada Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Blinken mengaku hal itu menjadi kekhawatiran AS.
“Namun, yang terus kami khawatirkan adalah firma, perusahaan Cina, yang mungkin menyediakan teknologi yang dapat digunakan Rusia untuk memajukan agresinya di Ukraina. Kami telah meminta Pemerintah Cina untuk sangat waspada akan hal itu,” kata Blinken kepada awak media, Senin (19/6/2023).
Menurut Blinken, sejauh ini Cina telah meyakinkan AS dan negara lainnya bahwa mereka tidak akan mengirimkan bantuan persenjataan mematikan untuk Rusia. "Sehubungan dengan bantuan mematikan ke Rusia untuk digunakan di Ukraina, kami dan negara lain telah menerima jaminan dari Cina bahwa ia tidak akan memberikan bantuan mematikan ke Rusia untuk digunakan di Ukraina," ucapnya.
Dia mengungkapkan, AS sangat menghargai jaminan dari Cina tersebut. “Dan kami belum melihat bukti apa pun yang bertentangan dengan (jaminan) itu,” ujar Blinken.
Sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 lalu, Cina mempertahankan sikap netral dan enggan menyatakan keberpihakan. Beijing pun berupaya memediasi kedua negara yang berkonflik. Berbeda dengan Cina, AS secara tegas mendukung dan menyokong Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, Sejauh ini Negeri Paman Sam sudah mengucurkan bantuan senilai lebih dari 40 miliar dolar untuk Kiev, termasuk di dalamnya bantuan militer.
Terkait Blinken, menlu AS tersebut telah melakukan kunjungan dua hari ke Cina pada 18-19 Juni 2023 lalu. Lawatan itu dilakukan saat hubungan Washington dan Beijing masih dibekap ketegangan akibat beberapa isu, antara lain terkait Taiwan dan persengketaan klaim di Laut Cina Selatan.
Dalam kunjungannya ke Beijing, Blinken bertemu Menlu Qin Gang dan Presiden Xi Jinping. Menurut Blinken, dalam lawatannya Cina dan AS sepakat menstabilkan hubungan bilateral agar tak mengarah ke konflik. Kendati demikian, tak ada terobosan besar yang dibuat guna mempererat hubungan kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika