REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk menggulingkan pemerintah Rusia dibawah kepemimpinan Vladimir Putin. Melainkan, ungkap Prigozhin, ia ingin menyuarakan protes dan mencegah pembubaran kelompok paramiliter tersebut.
Melalui pesan di Telegram pada Senin (26/6/2023), Prigozhin mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia telah merencanakan penandatanganan kontrak dengan semua pejuang Wagner untuk menjadikan kelompok tersebut bagian dari tentara Rusia. Namun, dia menilai rencana tersebut akan menghancurkan kemampuan tempur Wagner.
Pada Mei, Kemhan Rusia mengumumkan rencana untuk menandatangani kontrak dengan semua pejuang di Ukraina yang bertempur di bawah bendera Rusia. Kemhan mengatakan penandatangan itu adalah satu-satunya cara legal untuk memastikan hak mereka, termasuk hak atas dukungan sosial, serta penyediaan amunisi dan peralatan.
Menurut Prigozhin, hanya 1-2 persen dari militan Wagner yang setuju untuk bergabung dengan tentara Rusia berdasarkan kontrak, dan sisanya berbaris menuju Kota Rostov-on-Don dalam "Pawai Keadilan" pada akhir pekan lalu dengan membawa tujuan damai.
Namun, prosesi tersebut dihantam dengan rudal yang ditembakkan dari helikopter hingga menewaskan sekitar 30 orang, kata Prigozhin. Dia menuding kepala militer Rusia bertanggung jawab atas insiden itu.
Sebagai tanggapan, kelompok Wagner melakukan serangan terhadap Angkatan Udara Rusia, ujar Prigozhin. Dia tidakmenyebutkan berapa banyak orang yang tewas.
"Kami berhenti pada saat detasemen pertama mendekati Moskow, mengerahkan artileri, melakukan pengintaian, dan jelas akan terjadi pertumpahan darah," tutur Prigozhin.
"Kami berhenti karena dua faktor. Yang pertama, kami tidak ingin menumpahkan darah warga Rusia. Yang kedua, kami pergi untuk menunjukkan protes kami, dan bukan untuk menggulingkan pemerintah di negara itu," ujar dia, menambahkan.
Ketika kelompok Wagner berjarak sekitar 200 kilometer dari Moskow, kata Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengulurkan tangan dan menawarkan bantuan penyelesaian secara hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika