REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol memilih kritikus pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara (Korut), Kim Yung-ho sebagai Menteri Unifikasi Korea yang baru. Penunjukkan profesor ilmu politik Sungshin Women's University dilakukan saat Yoon ingin menyoroti pelanggaran HAM di Korut.
Pada Maret lalu, Yoon mengatakan komunitas internasional harus memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai situasi di Korut. Kim Yung-ho pernah menjabat sebagai sekretaris presiden untuk unifikasi dan utusan khusus HAM di bawah pemerintahan Lee Myung-bak dan Park Geun-hye.
Penunjukan ini tampaknya akan menambah renggang antara dua negara Korea. Korut selalu menolak kritik dengan menuduhnya sebagai bagian dari upaya menggulingkan rezim.
Dalam kolomnya, 2019 lalu, Kim Yung-ho menulis jalan menuju unifikasi hanya akan terbuka bila rezim pemimpin Korut Kim Jong-un digulingkan dan Korut dibebaskan.
"Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dengan pendekatan prinsipil dan membangun dasar-dasar memperbaiki hubungan antar Korea," kata Kim Yong-ho pada wartawan seusai penunjukannya diumumkan, Kamis (28/6/2023).
Juru bicara partai oposisi mengkritik penunjukkan tersebut. "Profesor Kim Yung-ho tidak cocok untuk posisi yang perlu meletakan dasar-dasar unifikasi melalui dialog dan pertukaran," kata juru bicara Partai Demokrat Park Sung-joon.
Kepala Staf Kepresidenan Korsel Kim Dae-ki mengatakan, Kim Yung-ho akan mengejar "dasar-dasar prinsipil" dan konsisten dengan kebijakan Korut sebelumnya. Saham perusahaan-perusahaan Korsel yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi antar-Korea turun setelah reshuffle diumumkan. Produsen pakaian In the F kehilangan 5 persen dan saham Hyundai Engineering & Construction turun 2 persen.
Kementerian Unifikasi Korea memiliki berbagai peran mulai dari dialog antar-perbatasan dan pertukaran untuk mempelajari pelanggaran HAM di Korut dan membantu pembelot Korut menetap di Korsel. Namun, posisi kementerian itu berubah seiring dengan hubungan antardua negara. Secara teknis Korsel dan Korut masih berperang dengan gencatan senjata perang Korea 1950-193.
Beberapa tahun terakhir Korut memiliki senjata nuklir mulai kembali menggelar uji coba rudal termasuk rudal antara benua. Hal ini meningkatkan ketegangan dengan Korsel dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
