REPUBLIKA.CO.ID, PORT-AU-PRINCE -- Pakar independen PBB William O'Neill mengencam deportasi massal imigran asal Haiti yang melarikan dari krisis kemanusiaan yang diperburuk kelompok-kelompok penjahat bersenjata. O'Neill mengatakan, beberapa metode repatriasi sekitar 176.777 imigran tahun lalu tidak sesuai standar hak asasi manusia dan melanggar pakta imigrasi bilateral.
"Saya mendesak pihak berwenang Republik Dominika untuk menghormati komitmennya mengenai hal ini," kata O'Neill usai berkunjung ke Haiti, Kamis (29/6/2023).
Ia menyebut satu negara tetangga Haiti tapi meminta seluruh negara di kawasan untuk mengakhiri deportasi massal terutama anak-anak tanpa pendamping. O'Neill mengatakan ia terutama khawatir mengenai laporan penyeludupan organ dan prostitusi perempuan dan anak-anak.
"(Di Haiti) kekerasan yang tak berhenti dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis tidak memungkinkan bagi imigran dapat kembali dengan aman dan bermartabat," katanya.
Ia mengatakan pada bulan Mei kekerasan seksual di ibukota Port-au-Prince. O'Neill mengutip laporan PBB tahun lalu yang menemukan kelompok penjahat menggunakan kekerasan seksual untuk mengendalikan masyarakat lewat ketakutan. Dalam satu insiden bulan Juli tahun lalu, ditemukan setidaknya 52 perempuan dan gadis diperkosa bersama-sama di ibukota.
O'Neill juga memperingatkan ambruknya proses peradilan dan situasi mematikan di penjara-penjara yang penuh sesak, munculnya main hakim sendiri dan tidak adanya layanan publik yang mengarah meningkatkan perekrutan anak-anak ke kelompok bersenjata.
Ia kembali menyerukan "pasukan internasional khusus" untuk membantu kepolisian Haiti yang sudah diminta Perdana Menteri Ariel Henry sejak Oktober lalu. Namun negara-negara lain berhati-hati mendukung pemerintahannya yang tak dipilih.
O'Neill juga menilai sanksi PBB "sebuah langkah penting" selain proses hukum. Mantan polisi dan ketua kelompok penjahat G9 Jimmy Cherizier satu-satunya orang Haiti yang disanksi PBB pada bulan Oktober lalu.
"Tindakan sangat dibutuhkan, kelangsungan seluruh negeri sedang dipertaruhkan," kata O'Neill.
Ikuti Whatsapp Channel Republika