REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan negaranya mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Terkait hal itu, Rusia bakal mengupayakan perluasan anggota di dewan tersebut dengan merangkul negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Lavrov mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus direformasi sesuai dengan realitas yang ada. Menurutnya, dominasi negara-negara Barat pada badan tersebut harus diseimbangkan.

“Dari 15 anggota (tetap dan tidak tetap), yang disebut ‘golden billion’ menempati enam kursi, ini tidak adil, tidak adil. Oleh karena itu, kami akan berupaya memperluas keanggotaan Dewan Keamanan sesegera mungkin dengan memasukkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin," ujar Lavrov dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Jumat (30/6/2023), dikutip Anadolu Agency.

Lavrov mengungkapkan, waktunya telah tiba untuk beralih ke kesetaraan. “Jika setiap orang mendukung demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi juga diperlukan dalam hubungan internasional,” kata diplomat berusia 73 tahun tersebut.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Lima negara di antaranya merupakan anggota tetap, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Para anggota tetap memiliki wewenang lebih besar yakni berupa kepemilikan hak veto. Hal itu memungkinkan mereka mencegah Dewan Keamanan PBB mengadopsi suatu resolusi.

Sementara 10 negara lainnya adalah anggota bergilir atau tidak tetap. Dengan demikian, 10 kursi di Dewan Keamanan PBB diisi oleh berbagai negara untuk masa tugas selama dua tahun. Sebanyak lima negara di antaranya diumumkan setiap tahun.

Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan wacana yang sudah bergulir cukup lama. Salah satu negara yang vokal menyerukan dan menyuarakan hal tersebut adalah Turki. Wacana reformasi selalu berembus karena struktur dan fungsi Dewan Keamanan PBB saat ini dinilai tidak lagi mengakomodasi kebutuhan dunia dengan berbagai dinamika serta tantangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika