REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para ahli hukum internasional menilai pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa kelompok tentara bayaran Grup Wagner didanai oleh negara, dapat mempermudah pengadilan internasional untuk mengadili dirinya atas kejahatan perang. Putin mengatakan, hingga Mei 2023 Wagner menerima lebih dari 86 miliar rubel dari anggaran negara atau lebih dari 1 miliar dolar AS.
“Kata-kata itu berpotensi memiliki konsekuensi yang sangat signifikan dalam hal mengekspos tanggung jawab negara Rusia atas tindakan Wagner, dan Putin, secara pribadi dan individu sebagai pemimpin negara Rusia,” kata profesor hukum di UCL dan penulis East West Street, sebuah buku tentang asal usul hukum humaniter internasional, Philippe Sands KC, dilaporkan The Guardian, Sabtu (1/7/2023).
Selama bertahun-tahun pemimpin Rusia menjauhkan diri dari Wagner, yang didirikan pada 2014, karena tuduhan kejahatan perang terhadap para pejuangnya meningkat secara internasional. Termasuk dalam penyelidikan PBB terhadap kehadiran mereka di Republik Afrika Tengah.
Selama pertempuran di Suriah dengan pasukan Amerika Serikat pada 2018, Moskow menolak kendali atas pasukan Wagner. Ketika itu, juru bicara Kremlin mengatakan tidak ada perusahaan militer swasta di Rusia.
Sementara itu, profesor hukum internasional publik di Blavatnik School of Government, Oxford, Dapo Akande mengatakan, mendanai Grup Wagner tidak akan membuat Putin atau Rusia secara otomatis bertanggung jawab atas kejahatan kelompok tentara bayaran tersebut. Tapi hal itu bisa menjadi bagian penting dari kasus yang lebih luas.
“Ini pengakuan yang signifikan. And mengatakan bahwa Anda benar-benar mendanai grup ini, jadi itu berarti di satu sisi, Anda berkontribusi pada apa yang dilakukan grup ini. Sekarang, kejaksaan mungkin perlu menunjukkan lebih banyak, atau pengadilan mungkin perlu menemukan lebih banyak, tapi setidaknya unsur pertama ada," ujar Akande.
Pihak berwenang Ukraina, dan kelompok hak asasi manusia, berfokus mencari keadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Peneliti kejahatan perang telah menyebar ke seluruh negeri, dan mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan.
Kekejaman Wagner di Ukraina dan di tempat lain, berpotensi lebih sulit untuk disematkan ke negara Rusia daripada serangan oleh tentara bayaran itu. Tapi ada preseden untuk menemukan bahwa tentara paramiliter bersalah atas kejahatan perang, tetapi tidak terkait dengan negara.
Milisi Serbia dinyatakan bersalah dalam pengadilan internasional atas pembantaian Srebrenica pada 1995 terhadap Muslim Bosnia. Tetapi Serbia dinyatakan bersalah hanya karena gagal mencegah genosida. Di Beograd, keputusan itu dipelintir oleh beberapa nasionalis Serbia menjadi pembebasan.
“(Pengadilan) tidak dapat menetapkan bahwa paramiliter berada di bawah kendali langsung otoritas Serbia. Perbedaan itu disita di Beograd keesokan harinya, dan surat kabar yang mendukung pemerintah atau yang dikelola pemerintah, memuat berita utama yang mengatakan hal-hal seperti 'Kami tidak bersalah'," kata Sands.
Sands menambahkan, hal tersebut membuat komentar Putin berpotensi menjadi kunci untuk hasil yang berbeda dalam sidang di masa depan. Bahkan jika tidak ada persidangan, perdebatan tentang pertanggungjawaban atas kejahatan Wagner dapat mendorong komunitas hukum internasional untuk berpikir lebih banyak tentang pertanggungjawaban di dunia milisi yang berkembang luas.
“Mengingat meningkatnya fragmentasi negara dan penggunaan perusahaan militer swasta, ini akan menjadi masalah yang semakin besar bagi pengadilan, seiring berjalannya waktu,” kata profesor hukum internasional publik di LSE, Gerry Simpson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika