REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM — Menteri Otoritas Palestina yang bertanggung jawab atas urusan tahanan, Qadri Abu Bakr meninggal pada Sabtu (1/7/2023) dalam kecelakaan mobil di Tepi Barat yang diduduki Israel. Dia meninggal di Route 505 dekat kota Jamma'in setelah kembali dari sebuah acara mengapresiasi anak-anak tahanan Palestina.
Dikutip dari Middle East Eye pada Ahad (2/7/2023), Ketua Komisi Tahanan dan Mantan Tahanan, Qadri Abu Bakr itu meninggal bersama mantan tahanan Palestina Bassem Sawan dan istrinya. Polisi menambahkan bahwa ada lebih banyak cedera yang dilaporkan.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berduka atas menteri tersebut, memanggilnya "pejuang nasional yang hebat."
Menurut Abbas, Abu Bakr menghabiskan hidupnya sebagai pejuang yang solid membela Palestina, tujuannya, rakyatnya, dan keputusan nasional independennya.
Abbas juga memuji peran nasional dan perjuangannya yang terhormat, dan pekerjaannya di lembaga-lembaga negara Palestina.
Menteri Kesehatan PA Mai al-Kaila memuji Abu Baker sebagai sosok pejuang kemerdekaan yang pemberani. Dia dinilai sebagai sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk masalah tahanan politik Palestina di penjara Israel.
Baca juga: Terpikat Islam Sejak Belia, Mualaf Adrianus: Jawaban Atas Keraguan Saya Selama Ini
Hamas yang berbasis di Gaza juga menyampaikan belasungkawa kepada menteri dan Sawan, mengatakan, “Mengingat perjuangan Abu Bakr dan Sawan, dan kontribusi mereka untuk mendukung para tahanan dan tujuan mereka."
Abu Bakr lahir pada Januari 1953 dan berasal dari kota Biddya di Tepi Barat yang diduduki utara. Dia menghabiskan sekitar 17 tahun hidupnya di penahanan Israel, dan kemudian diasingkan ke Irak.
Dia kembali ke Tepi Barat pada 2018, di mana dia mengambil peran sebagai menteri yang bertanggung jawab atas tahanan Palestina.
Komisi Tahanan dan Ex-Detainees didirikan pada 1998 sebagai bagian dari Otoritas Palestina, dan berurusan dengan orang-orang Palestina yang dipenjara di dalam penjara Israel.
Saat ini, penjara Israel adalah rumah bagi 5.000 tahanan politik Palestina, termasuk 160 anak-anak dan lima anggota Dewan Legislatif Palestina.
Organisasi hak asasi manusia telah lama mengutuk penjara Israel yang menahan tahanan keamanan karena perlakuan kejam dan tidak kanusiawi mereka terhadap orang Palestina.
Warga Palestina telah melakukan mogok makan sejak 1968 untuk melawan isu-isu seperti kurungan isolasi, penolakan kunjungan keluarga, perawatan medis yang tidak memadai, dan kondisi degradasi lainnya.
Sumber: middleeasteye
Ikuti Whatsapp Channel Republika