Pemerintahan sementara ini, nantinya tak bisa menetapkan kebijakan-kebijakan baru. Namun, Rutte menegaskan ini tak berpengaruh pada dukungan Belanda ke Ukraina.
Belanda merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki kebijakan keras terhadap imigran. Partai-partai sayap kanan dalam beberapa bulan terakhir menekan pemerintahan Rutte untuk lebih jauh mengurangi aliran masuk para pencari suaka.
Tahun lalu, jumlah pencari suaka di Belanda mengalami lonjakan tiga kali lipat, mencapai 46 ribu orang. Pemerintah memperkirakan jumlahnya bakal terus meningkat, bisa lebih 70 ribu lebih, melampaui jumlah tertinggi yang dicapai pada 2015.
Hal tersebut akan menyebabkan Belanda menghadapi kembali persoalan penyediaan fasilitas bagi pencari suaka. Ini kejadian pada tahun lalu, selama berbulan-bulan ratusan pengungsi terpaksa tidur di tempat tidur alakadarnya.
Mereka juga memiliki akses atau bahkan tak punya akses ke air minum hingga fasilitas kesehatan. Saat itu, Rutte mengaku sangat malu dengan masalah tersebut setelah organisasi kemanusiaan Medecins sans Frontieres (MSF) mengirim tim untuk pertama kalinya ke Belanda.
MSF membantu kebutuhan medis para imigran di pusat pemrosesan pengajuan suaka. Rutte berjanji meningkatkan fasilitas bagi para pencari suaka dengan cara mengurangi jumlah pengungsi yang mencapai Belanda.
Sayangnya, ia tak memperoleh dukungan dari mitra koalisi di pemerintahan yang dipimpinnya. Rutte yang kini 56 tahun merupakan pemimpin terlama di pemerintahan dalam sejarah Belanda dan paling senior di Uni Eropa setelah pemimpin Hungaria, Viktor Orban.
Ia kemungkinan tetap memimpin Partai VVD dalam pemilu sebelum November mendatang dan berpotensi kembali menjadi perdana menteri. Ia memimpin pemerintahan ini sejak Januari 2022. Ini yang keempat kalinya sejak ia menjadi perdana menteri pada Oktober 2010.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
